ANDI AHMAD YANI

Calon Independen; Skenario Mendobrak Partitokrasi

2007-07-05T20:55:00.000-07:00

Akhir-akhir ini calon independent mengemuka dalam diskursus politik di tanah air. Isu calon independent menjadi ramai dibicarakan setelah Lembaga Survey Indonesia (LSI) melansir hasil surveinya yang bekerjasama Urban Poor Consortium bahwa terdapat 80 persen dari masyarakat Jakarta - yang menjadi responden - lebih setuju untuk memilih calon yang diusulkan oleh bukan partai politik. Dengan kata lain bahwa mayoritas masyarakat Jakarta lebih memilih calon independent dibandingkan memilih calon yang ditawarkan oleh partai politik.

Hal ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat dengan berdasarkan pengalaman sejak dimulainya pemilihanan kepala daerah lansung pencalonan kepala daerah didominasi partai politik. Adanya kewenangan partai politik untuk merekrut bakal calon selama ini disalahgunakan sebagian elite parpol dengan menafikan proses perekrutan politik yang demokratis. Kondisi ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap partai politik sebagai institusi politik yang "memeras" kandidat yang ingin menjadi kepala daerah. (Kompas, 12 juni 2007)

Politic Business

Hasil survey LSI tersebut menjadi justifikasi bagi sekelompok individu yang muak dengan keberadaan partai politik yang selama ini hanya berfungsi sebagai ‘perahu tumpangan’ bagi siapa saja yang ingin menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah. Untuk bisa naik ke perahu tumpangan tersebut tentu tidaklah gratis, terdapat tarif yang ditentukan dengan harga mulai dari ratusan juta hingga ke puluhan milyar.

Padahal kebijakan untuk pemilihan kepala daerah langsung adalah untuk meminimalisir money politic di legislatif yang sebelumnya terjadi secara terang-terangan. Namun alih-alih untuk meminimalisir money politic yang terjadi justru adalah menggadaikan masa depan daerah hingga lima tahun ke depan. Kehidupan demokrasi yang diharapkan dapat terbangun dengan memberikan hak langsung untuk rakyat dalam memilih pemimpinnya justru dirusak oleh praktek ‘politic business’ . Politic business berada dalam frame bahwa sebuah investasi akan mengharapkan break event point (BEP) dalam rentang waktu tertentu. Dalam artian bahwa calon kepala daerah melakukan investasi dengan membayar tarif ‘perahu tumpangan’ ke partai politik dengan harapan akan mendapat BEP dalam jangka lima tahun ke depan dari berbagai kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala daerah kelak.

Asumsi ini menjadi semakin jelas berdasarkan fakta bahwa partai politik justru mencalonkan orang lain yang bukan berasal dari lingkungan partainya – kader partai - di bandingkan dengan pengurus atau kader partainya sendiri di setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Fungsi Partai politik sebagai institusi pendidikan politik selayaknya memiliki sistem pengkaderan yang sistematis dengan berdasarkan pada ideologi partai politik tersebut. Partai politik seharusnya menjadi mesin produksi pemimpin bangsa yang kredible dan memiliki nilai strong leadership. Justru yang terjadi adalah pemimpin yang diproduksi oleh institusi lain dan kemudian ‘dipajang’ di partai politik.

Fakta lain adalah koalisi partai politik dalam mengusung calon kepala daerah di beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Koalisi yang dibangun partai politik tidak berdasarkan ideologi partai, misalnya partai politik berbasis agama, nasionalis, atau sebuah aliran. Namun yang terjadi adalah koalisi berdasarkan kepentingan praktis partai politik dengan sang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak ada kesamaan koalisi partai politik di suatu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan koalisi partai politik lain yang juga akan melaksanakan Pilkada. Meskipun itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan di suatu wilayah yang sama. Dengan kata lain bahwa koalisi partai politik di Indonesia hanya mengikuti kalkulasi oportunistis jangka pendek dibandingkan kebijakan atau ideologi.

Ketidakpercayaan kepada Parpol

Kepercayaan masyarakat kepada institusi politik dan institusi sosial menjadi prasyarat dalam proses demokrasi. Sebagai salah satu elemen dalam modal sosial, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya prilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama (Fukuyama, 1995). Sehingga dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi aturan sosial cenderung bersifat positif serta hubungan juga selalu bersifat kerjasama.

Hasil survey Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) pada masyarakat Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) pada bulan november hingga desember tahun 2006 menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik. Data ini menunjukkan kecendrungan yang sama dengan hasil government assesment yang dilakukan oleh PSKK UGM dan Kemitraan pada tahun 2006 yang lalu. Fenomena menunjukkan sebuah ironi dimana partai politik yang diharapkan sebagai salah satu motor utama dalam proses demokratisasi justru menunjukkan sikap yang sebaliknya atau kontraproduktif pada nilai-nilai dasar demokratisasi.

Disamping itu, secara internal oligarki partai politik hanya akan menghasilkan kader partai yang mengakar ke atas serta loyal kepada sponsornya. Sehingga berimplikasi pada hilangnya empati serta kepedulian pada kesulitan hidup masyarakat atau pemilihnya. Perilaku partai politik semacam itulah yang mengakibatkan tingkat ketidakpercayaan masyarakat semakin hilang. Sebuah ironi yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia, alih-alih bergerak ke arah demokratisasi justru terperangkap oleh kemandekan demokratisasi di internal partai politik.

Ketidakpercayaan kepada partai politik berimbas pada kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga legislatif. Baik legislatif (DPRD) kabupaten, provinsi maupun di tingkat DPR RI. Data ini juga merupakan hasil survey IKM yang dilakukan oleh LSKP pada waktu yang sama. Fenomena ini merupakan sebuah pertanda buruk dalam proses demokratisasi yang selama ini kita yakini akan membawa kemakmuran bangsa ini kelak. Lembaga legislatif yang merupakan sebuah lembaga agung dan menjadi sumber produksi kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatur kemaslahatan bangsa ini. Pada kenyataannya ternyata eksistensi lembaga ini mengalami kondisi low trust atau kurang dipercaya oleh masyarakat. Tidaklah heran jika masyarakat kita selama ini masyarakat apatis dan individualis.

Akuntabilitas Parpol

Akutnya permasalahan partai politik di Indonesia menuntut untuk segera melakukan pembenahan secara fundamental. Agenda mendesak bagi partai politik saat ini adalah membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Salah satu kendala mendasar dalam membangun akuntabilitas partai politik adalah tidak adanya regulasi yang mengharuskan adanya standar aset dan laporan keuangan partai politik. Serta tidak adanya sanksi kepada partai politik jika ternyata terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan partai politik atau dana kampanye. Selama ini keuangan partai politik hanya diatur dalam aturan internal partai dimana regulasinya tidak begitu jelas. Masyarakat atau konstituen kurang atau bahkan tidak dapat memperoleh informasi laporan keuangan partai politik. Bahkan laporan keuangan susah diakses oleh para anggota partai biasa. Hal ini disebabkan oleh transparansi keuangan, pertanggungjawaban dan manajemen keuangan profesional dianggap sebagai ancaman oleh para pengurus elit partai politik. (Membedah Reformasi Desentralisasi di Indoensia; DRSP-USAID, Agustus 2006)

Selain akuntabilitas keuangan, juga yang perlu untuk mendapat perhatian serius adalah akuntabilitas manajemen organisasi. Dimana partai politik di tingkat daerah belum mempunyai kebijakan untuk mendukung anggota partai yang duduk di DPRD. Hal ini yang kemudian akan berimplikasi pada lemahnya dukungan yang diperoleh anggota DPRD sebagai sebuah lembaga legislatif. Terlihat bahwa partai politik kurang kohesif dalam membangun gerakan ideologinya. Hal ini juga semakin membuktikan bahwa partai politik di Indonesia memang tidak memiliki ideologi yang jelas. Partai politik kelihatan hanya fokus pada perebutan kekuasaan atau menjadi elite. Telrihat pada banyaknya anggota DPRD yang memegang posisi kunci pada cabang partai daerah.Dampaknya kemudian adalah ketika para pimpinan partai sibuk dengan pekerjaan mereka di DPRD, maka pekerjaan mereka di kantor partai cabang terabaikan. Program-program yang seharusnya tetap berjalan meskipun pemilu masih jauh dapat terus terlaksana secara kontinyu. Walhasil kantor cabang kosong melompong dan hampir tidak ada kegiatan atau program yang melibatkan masyarakat atau pelayanan konstituen. Kantor cabang akan ramai lagi jika akan mendekat pemilu legislatif atau menjelang Pilkada.

Mendobrak Partitokrasi

Keinginan untuk mengusung calon independen setidaknya memberikan harapan untuk mendobrak partitokrasi atau demokrasi yang dikangkangi oleh oligarki partai politik. Partai politik yang sampai saat ini belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya sebagai institusi yang memiliki fungsi sebagai wadah komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik seperti yang diharapkan.

Harapan ini akan bermuara pada sebuah titik agar partai politik secara internal melakukan proses demokratisasi dengan lebih menekankan pada reideologisasi partai dan sistem perekrutan kader politik yang sistematis dan berkualitas serta terbangunya akuntabilitas institusi partai politik. Tuntutan ini mendesak untuk dilakukan secara sadar oleh partai politik di Indonesia. Karena jika ternyata partai politik belum berbenah diri maka kita akan semakin terpasung sebagai bangsa primitif yang berdemokrasi. Dimana partai politik masih berkubang dalam lumpur demokrasi prosedural saja dan menafikan spirit transparansi, responsif, dan akuntabilitas.

2007-05-23T23:33:00.001-07:00

2007-05-23T23:28:00.000-07:00

2007-05-23T23:25:00.001-07:00

2007-05-23T23:20:00.000-07:00

Wabah DBD; Keterbelakangan atau Ketidakaturan Bangsa

2007-05-23T23:17:00.000-07:00

Dua bulan terakhir ini, rumah sakit atau puskesmas di beberapa daerah di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar dan di Kabupaten Gowa serta Wajo tidak pernah sepi dengan pasien yang mengidap penyakit demam berdarah (DBD). Jumlah pasien akan semakin meningkat hingga pada bulan Maret, seperti yang terjadi pada Tahun 2004 kemarin, demikian yang diutarakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan (Fajar, 2 Februari 2005).

Penyakit demam berdarah telah menjadi momok bagi masyarakat setiap tahun. Ia telah menjadi suatu peristiwa yang setiap tahun kita senantiasa alami. DBD sudah menjadi paket yang tidak mungkin kita tolak setiap musim hujan datang. Khusus untuk daerah urban seperti Makassar atau Jakarta, DBD merupakan salah satu paket dari paket lain yaitu banjir dan diare yang senantiasa melanda di saat musim hujan.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi penyebab mewabahnya DBD adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan sanitasi di lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian penyakit DBD tidak hanya menyerang masyarakat di kalangan sosial ekonomi bawah, tapi juga masyarakat sosial ekonomi tinggi yang memiliki kecendrungan tingkat kesadaran kesehatan lingkungan yang lebih baik. DBD juga dengan ganas dapat merenggut nyawa manusia di usia manapun, baik balita maupun sudah dewasa.

Pembangunan dan kesehatan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial dan ekonomi merupakan cita-cita bagi upaya pembangunan yang dilakukan oleh hampir semua negara di dunia ini. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat kesehatan masyarakat di suatu negara yang telah menjalankan program-program pembangunannya.

Pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan. Perubahan kualitas kesehatan masyarakat yang dulunya memiliki tingkat kematian tinggi dapat mengalami penurunan seiring dengan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hal inilah yang kemudian dikenal dengan konsep transisi kesehatan. Perhatian pokok transisi kesehatan diarahkan pada perubahan atau transisi faktor sosial-ekonomi,kultural, dan prilaku penentu derajat kesehatan seseorang dan masyarakat. Dari sudut ini , perubahan atau transisi dilihat dari aspek tanggapan individu, keluarga atau masyarakat. (Coldwell (1990) yang dikutip oleh Wilopo; 1995).

Salah satu indikator dalam transisi kesehatan di suatu masyarakat adalah terjadi perubahan dalam pola penyakit yang diderita oleh suatu masyarakat. Dimana pada tingkat masyarakat yang masih memiliki keterbelakangan dalam pembangun, pola penyakit yang dialami oleh masyarakatnya adalah penyakit infeksi dan mal-nutrisi. Pola penyakit ini disebabkan oleh tingkat kesadaran kesehatan masyarakat yang masih rendah sehingga berimplikasi pada kondisi lingkungan yang buruk dan rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya pada balita. Pada masyarakat seperti ini penyakit seperti malaria, diare, demam berdarah dan kekurangan gizi serta jenis penyakit infeksi lain merupakan penyakit yang banyak diidap oleh masyarakat.

Pada masyarakat yang telah memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik akan mengalami peningkatan kesadaran kesehatan. Kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan pemenuhan kebutuhan gizi pada balita tentu membuat derajat kesehatan masyarakatnya menjadi lebih baik. Hal ini juga didukung oleh semakin baiknya teknologi kedokteran dan membaiknya aksebilitas masyarakat pada pelayanan kesehatan. Tapi hal ini tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat tidak mengalami sakit, namun terjadi perubahan pola penyakit yaitu penyakit karena ulah manusia yang bersifat degeneratif. Masyarakat pada taraf ini memiliki jenis penyakit seperti hipertensi atau stroke, dan penyakit degeneratif lainnya yang merupakan dampak dari lifestyle masyarakat pada tahap tersebut.

Dengan menggunakan perspektif konsep transisi kesehatan di atas, maka kita dapat menyadari bahwa sebenarnya bangsa kita ini masih dalam kondisi keterbelakangan. Padahal jika merunut pada strategi pembangunan pada masa Orde Baru yang menggunakan teori Rostow (1960), bangsa kita sudah mengalami tahap lepas landas. Dimana masyarakatnya berada dalam kondisi pematangan pertumbuhan dan akan mencapai masyarakat moderen atau masyarakat industri.

Underdeveloped or undermanaged ?

Kondisi bangsa Indonesia yang sejak krisis ekonomi di pertengahan Tahun 1997 sampai sekarang seakan-akan masih berjalan di tempat. Terdapat beberapa hal ironis yang senantiasa terulang setiap tahun di bangsa ini. Banjir, demam berdarah, dan diare di musim hujan atau kekeringan dan kelaparan serta mal nutrisi di musim kemarau senantiasa mewarnai bangsa setiap tahun. Kebakaran hutan dan penebangan hutan secara besar-besaran terjadi sepanjang tahun. Kesemrawutan penanganan TKI di berbagai negara. Serta berbagai kasus lain yang tidak mengalami perbaikan tapi cenderung menjadi semakin akut.

Fenomena ini justru tidak membuat para pemimpin baik di eksekutif maupun di legislative berupaya untuk menghentikan bencana musiman ini. Masyarakat juga menjadi lebih tidak peduli dengan segala yang telah terjadi di sekitarnya. Pada akumulasinya akan membuat bangsa ini menjadi semakin terbelakang.

Tapi benarkah bahwa kesemua ini merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang terbelakang (underdeveloped).? Apakah karena krisis ekonomi kemarin membuat pembangunan yang telah dilakukan kurang lebih 30 tahun menjadi ambruk dan membuat kita berada pada kondisi 15 tahun yang lalu ?. Tapi kita perlu sadar bahwa Indonesia yang pernah disebut-sebut sebagai macan Asia pada akhirnya menjadi macan ompong Asia karena ambruknya perekonomian yang sebenarnya hasil dari kebijakan ekonomi biaya tinggi yang selama ini pemerintah terapkan.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka benarlah apa yang dikatakan oleh “empu manajemen” Peter Ferdinand Drucker dalam bukunya The Marketing of Nations; A Strategic Approach to Building National Wealth, bahwa : ”There is no such underdeveloped country, there is only undermanaged country”. Konsep ini dengan sangat komprehensif dapat menjelaskan kegagalan berbagai program pembangunan di berbagai negara, baik itu di Amerika Latin maupun di Indonesia khususnya. Keterbelakangan yang dialami oleh berbagai negara yang berkembang bukan karena berbagai faktor kegagalan pertumbuhan ekonominya, tapi semata-mata disebabkan karena kegagalan pemerintah dalam menata manajemen organisasinya.

Kita dapat belajar dari di negara-negara maju di kawasan Asia, salah satu kunci manajemen pemerintahan mereka adalah organisasi publik yang efisien. Hal ini bertentangan dengan negara yang kurang berkembang yang memiliki kinerja organisasi publik yang rendah sehingga mereka selalu gagal dalam memberikan data dan informasi yang akurat, serta alternatif yang memadai bagi pembuat kebijakan publik. Konskuensinya adalah kebijakan publik yang dihasilkan menjadi tidak efektif dan cenderung melahirkan resistensi di masyarakat.

Demikian halnya dengan fakta yang terjadi, dimana politik dan organisasi publik mengalami “perselingkuhan negatif” yang berdampak pada penetapan kebijakan publik yang tidak mengembangkan masyarakat secara umum, melainkan senantiasa menjaga agar pemerintahan yang ada tetap berkuasa.

Pada akhirnya akan membuat pemerintahan yang tidak tertata baik sehingga menyelenggarakan organisasi yang tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya sendiri dengan cara bersedia belajar dari kesalahan yang selama ini selalu terjadi.

Kita tentu berharap pada pemimpin kita, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal agar dapat menjalankan penyelenggaraan negara dengan berbasis pada manajemen yang baik. Supaya dapat merubah bangsa yang undermanaged menjadi well managed.

* Dosen FISIP UNHAS dan Staf Peneliti di Mitra Riset Sosial

Pilkada Sebuah Proses Remiliterisasi ?

2007-05-23T23:13:00.001-07:00

Proses demokratisasi yang kita alami sekarang merupakan bagian dari gelombang perubahan untuk membangun negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil dalam atmosfir good governance. Katup utama perubahan ini seperti kita semua pahami adalah pada gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa yang bergerak di seluruh pelosok negeri ini untuk menuntut sesegera mungkin mereformasi sistem pemerintahan rezim Orde Baru yang otoritarian.

Selama tigapuluh tahun lebih kita berada dalam suatu sistem “quasi democracy” yang menekankan keseragaman, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Kebebasan berpikir dan berserikat dipasung dalam suatu wadah politik yang gampang dikontrol. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan semata-mata hanya sebagai “gincu politik” untuk semakin memapankan kekuasaan dalam satu titik kontrol. Dengan mengatasnamakan persatuan dan kesatuan bangsa segala macam konflik diredam dan dilatenkan, sehingga suatu saat gampang dipicu. Media massa di kebiri dengan suatu sistem kontrol yang sangat efektif. Sehingga informasi yang dikomsumsi masyarakat telah diseleksi sesuai dengan keinginan pemerintah. Secara umum sistem pemerintahan dan negara dikontrol oleh institusi militer – ABRI- untuk menjaga supaya senantiasa tertib dan teratur.

Militerisasi ke Militerisme

Dominasi militer dalam berbagai sendi sosial politik di masyarakat pada tahap tertentu akan berdampak pada penggunaan kekerasan yang melampaui batas, berbagai jenis kekerasan politik, kekerasan sipil, begitu menggejala dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh institusi militer yang telah jauh melampaui batas-batas mandat kewenangan yang dimilikinya, dengan berpenetrasi ke tubuh masyarakat sipil, mengintervensi partai politik, birokrasi, organisasi sosial, dan ke komunitas sipil. (Shiraishi ;1999 dan Vatikiotis;1993). Sehingga berbagai persoalan senantiasa dihadapi dengan tindakan represif yang tidak jarang meminta korban dan sampai sekarang belum terselesaikan secara tuntas.

Konsep dwifungsi ABRI –militer- menjadi password dalam menjustifikasi proses militerisasi yang akan bermuara pada militerisme yaitu ideologisasi militer ke dalam ranah sipil yang berlebihan alias melampaui batas. Hal ini sejalan dengan konsep Martin Shaw (1993) yang menegaskan bahwa militerisme sebagai pengaruh organisasi, nilai-nilai, ide-ide dan perilaku militer ke dalam struktur sosial, sebagai akibat dari militerisasi

Hal ini dapat kita lihat pada karakteristik unik sistem pemerintahan di Indonesia yang merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki struktur pemerintahan ganda yaitu struktur pemerintahan sipil dan pemerintahan militer. Pemerintahan sipil dipimpin oleh presiden hingga ke hierarki terendah di kepala desa. Sedangkan struktur pemerintahan militer dipimpin oleh Panglima TNI dengan hierarki terendah di Babinsa. Dualisme struktur pemerintahan seperti ini tentu dapat mempengaruhi proses demokratisasi karena masih rentannya penggunaan mobilisasi massa dan proses militerisasi lain pada salah satu tingkat pemerintahan untuk kepentingan tertentu.

Berangkat dari pengalaman di Rezim Orde Baru kemarin. maka dalam agenda reformasi yang menjadi salah satu tuntutan dalam mewujudkan supremasi masyarakat sipil adalah meminimalkan peran-peran militer dalam ranah sosial politik. Agenda utamanya adalah menghilangkan jatah kursi militer di legislatif serta tidak terlibat dalam bisnis yang menggunakan label-label militer. Dengan harapan mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi militer secara professional.

Secara mendasar demokrasi tidak menolak keberadaan institusi militer. Bahkan institusi militer merupakan penopang demokratisasi, tentunya jika diselenggarakan dalam bingkai profesionalisme (Huntington,1975; Tilly, 1985). Dengan membangun militer yang kapabel, profesional, ahli, dan bertanggungjawab, serta disiplin, diharapkan mampu menjamin berfungsinya negara dan mampu melindungi warga dari segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan dalam mengapresiasi nilai-nilai demokrasi.

Pilkada dan Proses Remiliterisasi

Upaya gerakan reformasi untuk mengembalikan militer kembali ke barak untuk menjadi militer yang professional sepertinya akan gagal ditengah jalan. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2005 yang membolehkan militer untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam pertarungan pilkada nanti merupakan momentum awal dalam proses remiliterisasi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kehadiran kalangan militer di kancah politik praktis tentu akan berdampak pada semakin melemahnya profesionalisme TNI itu sendiri.

Meskipun Panglima TNI Jenderal TNI Endiartono Sutarto telah mengimbau kepada partai-partai politik untuk tidak menarik anggota TNI/Polri aktif dalam panggung politik di pilkada nanti. Tapi kita tahu bahwa hal tersebut merupakan basa basi belaka. Karena regulasi yang ada telah memberi ruang dalam proses pencalonan militer aktif. Hal ini lebih ditegaskan lagi di PP No. 6 Tahun 2005 yang membolehkan mereka yang menjadi calon kepala daerah, baik PNS maupun militer untuk kembali pada statusnya jika tidak terpilih. Namun tidak pada jabatan yang sebelumnya mereka tinggalkan. Ditambah lagi pragmatisme partai politik yang haus kekuasaan memanfaatkan pesona kemenangan kelompok militer di pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin.

Perlu kita pahami bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam military culture dengan civil political culture. Dalam military culture sistem komando yang hierarkis dan pengambilan kebijakan yang top down merupakan suatu keniscayaan. kepemimpinan militer hampir dipastikan akan diikuti dengan penerapan nilai-nilai, kebiasaan dan organisasi militer dalam dunia sipil. Sekali seorang perwira menduduki jabatan gubernur atau bupati/walikota, pasti dia akan menerapkan cara-cara militer dalam metode kepemimpinan dan cara pengorganisasian yang sentralistik dan senantiasa seragam atau tidak responsive dengan berbagai kritik dan saran. Makanya mereka selalu kaku dalam penetapan waktu tanpa mempertimbangkan bahwa proses politik bukanlah seperti membuat telur matasapi yang memiliki standar waktu yang bisa ditentukan dan dapat diatur tergantung pada besar kecilnya api kompor yang digunakan.

Sedangkan civil political culture sangat diwarnai oleh proses pengambilan keputusan yang partisipatif, responsive, dan tentu bottom up. Titik lemahnya adalah berdampak pada waktu yang cukup lama dalam proses pengambilan kebijakan. Karena lebih berfokus pada proses dalam membangun suatu nilai yang merupakan fundasi utama. Bukan pada outputnya saja tanpa mempertimbangkan efek sesudahnya.

Tuntutan masyarakat untuk non aktif bagi TNI yang mendaftar menjadi pasangan calon kepala daerah cukup besar, yaitu 45,6 persen dan bahkan 55,6 persen responden yang berlatar belakang militer dalam jajak pendapat Kompas di sepuluh kota besar di Indonesia. Selanjutnya 27 persen responden memilih non aktif sementara dan 22,7 persen responden menilai tidak mempermasalahkan keaktifan TNI/Polisi dalam pencalonannya. (Kompas, 9 Mei 2005).

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan militer Indonesia lebih professional dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa dari berbagai ancaman dan teror yang senantiasa mengancam siapa saja dan kapan saja. Dibanding harus terlibat dalam gelanggang politik praktis.

Dengan demikian militer akan menjadi semakin kuat dan professional karena lebih fokus pada ranah pertahanan dan keamanan negara dan tidak terfriksi lagi dalam persoalan politik praktis. Bagi anggota dari kalangan militer yang ingin terjun ke dunia politik praktis sebelumnya harus pensiun. Selanjutnya berupaya untuk melakukan proses inisiasi dalam mengikis military culture-nya dalam jangka waktu tertentu sebelum menduduki sebuah jabatan publik dalam pemerintahan sipil.

Pilkada Sebuah Proses Remiliterisasi ?

2007-05-23T23:13:00.000-07:00

Militerisasi ke Militerisme

Pilkada dan Proses Remiliterisasi

Kepercayaan Sosial Dan Penyelenggaraan Negara

2007-05-23T21:53:00.000-07:00

Oleh :

A.Ahmad Yani

Sekretaris Eksekutif Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP),

Peneliti Laboratorium Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Modal sosial merupakan salah satu elemen dasar dalam bangunan masyarakat sipil. Sebagai sebuah nilai yang kepercayaan yang diakui dan terpatri dalam hati nurani sebagian besar anggota masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada keberlangsungan sebuah komunitas masyarakat.

Oleh Robert Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust (saling percaya) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Konsep ini juga menerangkan bahwa diperlukan adanya suatu social networks (networks of civic engagement) - ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas.

Modal sosial ini menjadi sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat (penulis cenderung menggunakan kata ini dibandingkan kata “pembangunan”). Masyarakat yang sangat komunal sebenarnya mempunyai banyak nilai yang mendukung dan dapat mengembangkan penguatan modal sosial. Prinsipnya, modal sosial memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai pilar penting pemberdayaan masyarakat sekaligus pilar bagi demokrasi dan good-responsible-governance (meminjam istilah Bapak Alwi Rahman).

Modal sosial yang kuat ditandai dengan adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh dan melahirkan kehidupan sosial yang harmonis. Jika sebuah masyarakat memiliki kerusakan modal sosial maka akan berimplikasi pada lahirnya sikap anomie dan prilaku anti sosial yang berujung pada masyarakat anarkhi .

Kepercayaan Sosial

Sebagai salah satu elemen pada modal sosial, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya prilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama (Fukuyama, 1995). Sehingga dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi aturan sosial cenderung bersifat positif serta hubungan juga selalu bersifat kerjasama.

Secara umum kepercayaan dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu kepercayaan strategis dan kepercayaan moralistik. Kepercayaan strategis adalah dimana X percaya dengan Y, karena X percaya bahwa Y akan bertindak sesuai kepercayaan X. Dan, kepercayaan moralistik adalah dimana X menaruh kepercayaan Y, karena X memiliki nilai moral yang sama dengan Y.

Kedua jenis kepercayaan tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar telah kita lakoni sehari-hari. Kepercayaan strategis lebih dilandasi oleh nilai rasionalitas dibandingkan kepercayaan moralistik. Namun dalam tatanan sosial politik, masyarakat masih dominan berada pada kepercayaan moralistik dibandingkan kepercayaan strategis.

Hal ini dapat dilihat pada pilihan-pilihan politik masyarakat terhadap hampir sebagian pemimpin pemerintahan yang selama ini telah terpilih. Baik dalam proses Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pilihan politik cenderung berdasarkan kepercayaan moralistik atau karena kesamaan etnis, agama, atau kesamaan standar nilai lainnya yang disebabkan karena hubungan emosional. Pilihan politik yang berdasarkan kepercayaan strategis selama ini cenderung dinafikan. Fenomena ini merupakan dampak dari sistem politik kita hingga saat ini belum memiliki sebuah formula yang dapat kita gunakan untuk menjaga koridor kepercayaan rasional kita. Anggaplah misalnya formula kontrak politik dengan berbagai “konskuensi riil” yang akan terjadi jika kepercayaan yang telah disepakati pada akhirnya terabaikan.

Padahal proses demokrasi merupakan prasyarat bagi warga negara yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Terdapat sebuah harapan bahwa demokrasi akan membuka akses bagi rakyat untuk mengontrol tindakan-tindakan pemerintah, memberikan perlindungan kebebasan sipil, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers, serta menghormati pilihan-pilihan rakyat. Pada tahap praksisnya derajat kepercayaan rakyat yang tinggi akan membuat institusi negara menjadi semakin efisien.

Indeks Kepercayaan Sosial

Untuk mengetahui derajat kepercayaan masyarakat maka dianggap perlu untuk melakukan sebuah upaya obyektif dengan memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan agar dapat menakarnya secara jelas. Maka Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) melakukan survey untuk menentukan Indeks Kepercayaan Sosial (IKS) dengan melihat derajat kepercayaan masyarakat Kota Makassar terhadap institusi negara, institusi hukum, institusi politik, dan institusi sosial ekonomi.

Survey ini dilakukan di Kota Makassar pada bulan Agustus sampai Desember Tahun 2006. Populasi survey ini adalah warga masyarakat Kota Makassar yang berusia 17 tahun ke atas. Metode sampling yang digunakan adalah kluster dengan memilih tiga kecamatan dari 14 kecamatan di Kota Makassar dengan kelurahan sebagai primary sampling unit. Asumsi homogenitas populasi adalah 75:25, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan sampling error 6 persen maka jumlah sampel adalah 200 orang. (Floyd J. Flower, Survey Research Methods,Sage Publication, 1993).

Kepercayaan masyarakat pada institusi hukum khususnya pada lembaga pengadilan dan kepolisian, dari hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang percaya. Di sisi lain, masyarakat justru tidak menaruh kepercayaan lagi pada lembaga kejaksaan. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah pada penegakan rule of law di Kota Makassar.

Pada institusi pemerintahan baik di tingkat Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Pusat Republik Indonesia, ternyata masyarakat masih menaruh kepercayaan. Namun secara berurut, masyarakat lebih percaya kepada Presiden Susilo BY dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, kemudian mempercayai Walikota Ilham Arif Sirajuddin dan Wawali A. Iskandar, dan terakhir percaya pada kepemimpinan Gubernur Amin Syam dan Wagub Syahrul YS. Data menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung lebih mempercayai pemimpin yang mereka langsung pilih dibandingkan kedua pemimpin daerah yang masih merupakan produk dari sistem politik yang lama atau dipilih melalui legislatif.

Tingkat kepercayaan pada institusi politik dan legislatif menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar kurang mempercayai DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta DPR RI. Institusi partai politik merupakan institusi negara yang paling tidak dipercayai masyarakat. Data ini menunjukkan kecendrungan yang sama dengan hasil government assesment yang dilakukan oleh PSKK UGM dan Parnership Reform pada tahun 2006 yang lalu. Fenomena menunjukkan sebuah ironi dimana partai politik yang diharapkan sebagai salah satu motor utama dalam proses demokratisasi justru menunjukkan sikap yang sebaliknya atau kontraproduktif pada nilai-nilai dasar demokratisasi. Partai politik masih berkubang dalam lumpur demokrasi prosedural saja dan menafikan spirit transparansi, responsif, dan akuntabilitas.

Untuk institusi sosial ekonomi, masyarakat sangat percaya kepada organisasi keagamaan. Dan menaruh kepercayaan kepada Bank Swasta dalam membantu aktivitas perekonomian masyarakat. Namun kurang percaya kepada Koperasi dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonominya. Data ini menunjukkan bahwa eksistensi koperasi yang seharusnya menjadi solusi alternatif dalam masalah akses permodalan UMKM justru mengalami krisis kepercayaan. Hal ini antara lain karena tidak beberapa kasus pertentangan antara nasabah dan pengelola koperasi selalu saja tidak diselesaikan dengan tuntas atau cenderung di“peti-es“kan.

Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat Kota Makassar kepada Lembaga Negara dan Lembaga Sosial Ekonomi masih rendah pada tahun 2006. Meskipun demikian kita memiliki sebuah modal sosial yang cukup mendasar yaitu kepercayaan kepada pemerintah di setiap level pemerintahan. Disamping itu masyarakat masih sangat mempercayai lembaga keagamaan. Kedua elemen ini bisa menjadi anak tangga pertama bagi kita untuk dapat memperbaiki “social energi“ yang sepertinya mulai terkoyak dan kita harus merajuknya kembali. Namun demikian, bisa saja pada tahun 2007 ini justru masyarakat kita semakin terperosok dalam “distrust society“ atau masyarakat yang tidak lagi memiliki saling percaya baik kepada sesamanya maupun kepada pemimpinnya. Tentu saja kita tidak ingin berada pada kondisi mengerikan tersebut. Semuanya kembali kepada masing-masing pribadi, apakah nilai kepercayaan masih melekat dalam kesadaran kita. Atau mungkin suatu saat akan lenyap seiring dengan hilangnya keberadaan bangsa ini.

Harapan antara Kamar Mandi dan Sekolah

2007-04-15T20:08:00.000-07:00

“Apakah di rumahmu ada kamar mandi ?”. Pertanyaan tersebut bagi sebagian besar orang yang hidup di Kota Metropolitan Makassar mungkin merupakan sebuah lelucon. Tapi bagi anak-anak di Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar merupakan pertanyaan yang akan membuat mereka tertunduk malu.. Berada di suatu daerah yang padat dan sumpek sebagai akibat desakan ekonomi dan pengembangan perkotaan sebagai layaknya kampung padat warga miskin perkotaan. Mengkondisikan mereka harus hidup dalam suatu space yang sangat kecil dalam melaksanakan seluruh aktivitas rumah tangga. Akibatnya aktivitas yang sedikit pribadi yaitu MCK (mandi, cuci, dan kakus) harus dilaksanakan beramai-ramai di luar rumah, tepatnya di hamparan pasir atau bantaran pinggiran sungai. Untuk itulah maka bagi mereka kamar mandi merupakan suatu simbol dari kemakmuran. (Kompas,29 April 2005)

Pengalaman tadi merupakan penuturan Butet – perempuan yang mengabdikan dirinya mengajar membaca anak-anak rimba di Jambi- sewaktu berada di Makassar untuk mengajar anak-anak miskin yang hidup dalam belantara mal-mal di Makassar.. Menurut Butet di kampung yang berpenduduk 1.532 jiwa memiliki anak-anak dengan jumlah 80 persen buta huruf. Yang lebih ironisnya lagi adalah ada yang sudah lima generasi sama sekali tidak mengenal huruf. Fenomena ini terjadi di kawasan perkotaan Kota Makassar, terselip di antara kemegahan jalan hotmix menuju Kota Moderen Tanjung Bunga dan kawasan perhotelan yang mentereng di pinggiran Pantai Losari.

Pendidikan dan Penyelenggaraan Negara

Berita tentang runtuhnya sekolah di beberapa daerah di negeri ini merupakan hal biasa yang kita dengar. Menurut data Kompas jumlah bangunan SD di seluruh Indonesia yang mengalami kerusakan berat selama tahun 2003-2004 mencapai 883.750 ruang kelas atau 22,9 persen. Untuk SLTP mencapai 196.178 ruang kelas atau 4,5 persen, dan untuk SLTA mencapai 83.569 ruang kelas atau 1,4 persen. (Kompas 28 April 2005). Jumlah ini belum masuk sekolah yang rusak total akibat bencana alam yang lagi akhir-akhir ini sering terjadi .

Khusus untuk di Makassar terdapat 200 bangunan SD yang kondisinya rusak atau 45 persen dari jumlah keseluruhan sekolah dasar yang ada di Kota Makassar. (Kompas,20 April 2005). Menurut Kepala Dinas Kota Makassar, usia sekolah ini memang rata-rata sudah 30 tahun lebih dan selama ini tidak pernah direnovasi hanya mengalami perbaikan kecil-kecilan seperti pengecatan dan penggantian plafon. Alasannya klasik yaitu anggaran yang tidak mencukupi.

Menurut hemat saya bahwa gedung tersebut memang sudah mengalami masa susut. Jadi dalam perencanaan kebijakannya tentu telah disiapkan anggaran untuk menggantinya atau merenovasinya jika telah dinilai habis masa produktifnya. Asumsi ini sangat mudah diimplementasikan jika menghitung masa susut mobil dinas atau rumah dinas. Tapi maaf, saya kurang paham kenapa jika penghitungan masa susut infrastruktur untuk pelayanan masyarakat, seperti gedung sekolah, bendungan atau pasar, sangat susah menerapkan konsep ini. Atau mungkin ada rumus baru atau lebih tepatnya saya memang awam dalam hal ini.

Fenomena ini merupakan salah satu bukti dari tidak adanya suatu sistem yang berjalan dalam penyelenggaraan negara kita. Tidak ada suatu konsep manajemen yang mengatur hal-hal mendasar dalam pelayanan masyarakat untuk diberlakukan oleh siapa pun yang akan menduduki kursi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlihat bahwa kebijakan yang diambil oleh suatu rezim akan dianggap salah atau tidak cocok lagi untuk kepentingan masyarakat sekarang. Padahal hipotesa tersebut belum tentu benar karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang bersifat jangka panjang dengan memperhitungkan berbagai hal yang akan terjadi ke depan. Bukan berarti bahwa kebijakan tersebut tabu untuk diubah, namun harus senantiasa responsive dengan perubahan yang terjadi. Tapi konsep dasarnya tentu tetap menjadi nafas dalam implementasi kebijakan tersebut ke depan.

Justru yang terjadi sekarang adalah perubahan yang dilakukan antara lain karena phobia dengan kebijakan dengan rezim sebelumnya. Permasalahan ini dialami hampir pada setiap kebijakan-kebijakan pemerintahan di tingkat lokal, baik di kabupaten atau kota maupun di tingkat propinsi. Kebijakan cenderung dibuat untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang selama ini telah mensponsorinya atau menjadi tim suksesnya sehingga dapat sukses menjadi pejabat publik. Hal ini akan semakin kelihatan pasca pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilsungkada) jika kontrol masyarakat pada kebijakan publik masih terus dialienasikan.

Politicalwill

Berbicara tentang pendidikan seperti jika kita mengurai benang kusut. Beragam permasalahan yang mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan secara nasional tidak pernah beranjak lebih maju. Diibaratkan dunia pendidikan di Indonesia berada dalam sebuah tabung kimia yang senantiasa melalui proses trial and error yang entah sampai kapan selesainya. Rencana percobaan yang sementara dalam penggodokan adalah konsep Mendiknas Bambang Sudibyo untuk membagi jalur pendidikan menurut standar kemampuan finansial orang tua siswa. Ditambah lagi dengan berbagai masalah yang mendera seperti proyek buku paket dari perusahaan penerbitan yang biasanya memaksa murid-murid harus memiliki buku. Jumlah anak-anak putus sekolah yang tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan. Penyalahgunaan beasiswa untuk murid-murid kurang mampu. Jumlah gedung sekolah yang rusak dan runtuh, serta berbagai permasalahan pelik lainnya.

Alasan finansial yang kurang bukanlah suatu kendala yang mendasar bagi kita untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk meningkatkan pajak (Kompas,28 April 2005) agar dapat membiayai seluruh upaya perbaikan kualitas pendidikan merupakan kebijakan yang kurang tepat. Permasalahan bukan semata-mata pada pemasukan anggaran negara yang kurang Karena anggaran tidak pernah cukup jika terjadi kebocoran anggaran dari hulu hingga hilir. Hal lain yang mendasar adalah keinginan politik pemerintah untuk sesegera mungkin merealisasikan alokasi anggaran yang sesuai dengan amanat konstitusi. Jangan menunggu bangsa ini semakin bodoh dan terbelakang di tengah gemuruh langkah bangsa lain mengejar kualitas manusianya yang terbaik.

Sebagai perbandingan Kamboja yang juga tetangga negara kita yang berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya akibat perang yang tidak habis-habisnya hingga tahun 1990-an dengan program National Education Plan. Negara yang memiliki pendapatan perkapita hanya setengah dari Indonesia (Pendapatan perkapita Kamboja 310 dan Indonesia 810 dalam Dollar AS di tahun 2003) memprogram sekolah gratis untuk tingkat SD sampai SMA. Khusus untuk Perguruan Tinggi juga disediakan pendidikan gratis namun jumlahnya dibatasi. (Kompas, 9 April 2005). Sebuah upaya yang tentu patut kita teladani dan menjadi cermin besar bagi para pengambil kebijakan di negara ini. Terlepas bahwa Kamboja merupakan negara yang lebih kecil atau memiliki penduduk lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Tapi setidaknya komitmen pemerintahannya untuk memacu ketertinggalannya dengan memfokuskan pada kemudahan akses pendidikan pada setiap warga negaranya di tengah berbagai permasalahan ekonomi dan politik dalam negerinya merupakan langkah yang jauh ke lebih maju dibandingkan kita di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kualitas manusia di Kamboja pada beberapa tahun nanti akan hampir sama atau mungkin lebih berkualitas di bandingkan manusia Indonesia yang telah merayakan kemerdekaannya selama lebih dari setengah abad.

Untuk itu kita semua harus berupaya agar setiap anak-anak di negeri ini harus dapat melanjutkan sekolahnya. Selanjutnya political will Pemerintah dan Legislatif baik di tingkat pusat maupun di daerah merupakan katup utama upaya perbaikan kualitas pendidikan kita. Mendesak untuk segera mengalokasikan anggaran pendidikan yaitu duapuluh persen di APBN dan di APBD. Karena hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Serta menjaga agar dana tersebut tidak bocor dan dapat dinikmati yang berhak. Dan bagi pengusaha yang telah menikmati keuntungan dari sejengkal tanah pun di tanah air ini, agar dengan segera melakukan upaya recovery di masyarakat sekitarnya.

Kita semua berusaha agar anak-anak seperti di Kampung Buyang dapat mandi sepuasnya di kamar mandi dan selanjutnya berangkat ke sekolah dengan riang.

Ambivalensi Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM

2007-04-15T20:04:00.000-07:00

Kebijakan Pemerintahan SBY – JK untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) sampai sekarang masih kontroversial. Beberapa kelompok masyarakat masih resisten terhadap kebijakan tersebut seperti kelompok mahasiswa dan kelompok politik yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi Keuangan dan Panitia Anggaran serta Komisi Energi. Namun juga terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menerima kenaikan harga BBM dan berharap realokasi subsidi tersebut dapat segera mereka rasakan efeknya untuk mengurangi beban hidup mereka akibat semakin membumbungnya harga bahan pokok.

Seperti yang kita semua pahami bahwa harga jual BBM yang dibeli masyarakat bukanlah harga yang sebenarnya. Pemerintah harus menanggung sebagian nilai dari harga tersebut dengan memberikan subsidi. Jumlah anggaran subsidi diperkirakan Rp.53,4 triliun, suatu angka yang cukup memberatkan bagi APBN kita. Belum lagi jika harga minyak dunia naik, tentu akan membuat angka ini semakin membengkak.

Penghematan ini sebenarnya masih dianggap kecil jika dilihat pada perpsektif Undang-Undang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 yang menetapkan bahwa subsidi energi harus jadi nol pada akhir tahun 2004. Jadi planningnya tahun 2005 ini semestinya subsidi energi tak perlu dianggarkan lagi.

Namun perlu dipahami secara mendasar bahwa uang yang dipakai untuk menanggulangi harga BBM dari harga realnya merupakan uang rakyat. Untuk itu jika subsidi BBM harus dikurangi ataukah dihapus, maka uang tersebut harus digunakan seperlunya untuk keperluan rakyat juga. Anggaran pengurangan subsidi BBM oleh Pemerintah SBY – JK disebut sebagai dana kompensasi atau realokasi subsidi. Jumlah dana kompensasi BBM sebesar Rp. 14 triliun direncanakan untuk membantu rakyat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial hingga pengembangan usaha kridet mikro. Menurut Kepala Bappenas/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani, program kompensasi BBM ini akan mengurangi jumlah penduduk msikin di Indonesia sebanyak tiga persen.

Persoalan tentu tidak berarti kemudian dianggap selesai. Efek realokasi subsidi ini tak bisa langsung dirasakan dan tak akan dinikmati secara merata. Mengingat berbagai banyaknya kendala teknis yang mengakibatkan dana ini mengalami kendala dalam proses ditribusinya sampai ke pihak yang dianggap memenuhi syarat sebagai kelompok yang membutuhkan.

Kondisi yang lebih ironis adalah terjadinya penundaan dalam pencairan dana kompensasi BBM atau realokasi subsidi ini. Hal ini di tegaskan oleh Pemerintah melalui Menteri Penerangan dalam pernyataan persnya yang menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana kompensasi BBM diakibatkan oleh adanya perubahan pada Undang-Undang Keuangan Negara. (Kompas, 9 Maret 2005). Jadi keterlambatan pencairan dana kompensasi semata-mata untuk memenuhi syarat-syarat administratif supaya kelak tidak menjadi permasalahan dalam hal pertanggungjawabannya.

Disinilah letak ambivalensi dari kebijakan pengurangan subsidi BBM yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY-JK. Di satu sisi kebijakan pengurangan subsidi BBM dilakukan pada Tanggal 1 Maret 2005 tentu berdampak pada naiknya harga BBM sebesar 30 persen, Hal ini kemudian mengakibatkan efek domino pada kenaikan harga bahan pokok serta barang-barang lain sebagai akibat dari membengkaknya biaya operasional dari produsen. Di sisi lain dana realokasi yang juga merupakan uang rakyat ternyata tidak kemudian di cairkan bertepatan pada tanggal 1 Maret 2005. Bahkan harus molor selama satu bulan lebih karena berbagai tetek bengek birokrasi. Sehingga rakyat yang sudah menjerit karena kenaikan harga di semua jenis barang. Semakin memilukan karena ternyata tidak terkompensasi pada perawatan gratis serta beasiswa bagi anak-anaknya seperti yang dijanjikan oleh Pemerintahan SBY-JK yang diwakili oleh Bolot pada iklannya yang hampir setiap waktu kita lihat dilayar kaca.

Berangkat dari pengalaman pada pengurangan subsidi BBM di Tahun 2001, dana kompensasi BBM diterima keluarga miskin, jauh setelah kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah. Kecuali RASKIN, semua program baru cair dananya 5 (lima) bulan setelah harga BBM naik. Padahal sejak saat itu beban keluarga miskin sudah melonjak. (Urban Poor lingkage Indonesia, 2005). Perlu diperhatikan bahwa kasus ini tidak diikuti oleh kendala perubahan Undang-Undang Keuangan Negara seperti yang terjadi sekarang. Jadi bisa di bayangkan sampai kapan dana kompensasi ini bisa segera dirasakan oleh rakyat kecil.

Persoalan seperti ini sepertinya selalu saja terjadi di masa pemerintahan manapun. Dalam arti bahwa tidak adanya suatu perbaikan kinerja di Pemerintahan SBY-JK, terkhusus dalam proses pengambilan kebijakan publik yang dampaknya tentu sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat seperti kebijakan pengurangan subsidi BBM ini. Terkesan bahwa kebijakan ini sangat tergesa-gesa karena tidak diikuti oleh suatu program teknis untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis yang mungkin saja terjadi. Sebaiknya kebijakan pengurangan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga BBM diimplementasikan berbarengan dengan pencairan dana kompensasi akibat pengurangan subsidi BBM tersebut. Karena kebijakan ini sifatnya saling mendukung sehingga rakyat yang merupakan tujuan dari semua kebijakan yang di ambil pemerintah tidak merasakan efek negatif terlalu lama dari kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah.

Pada akhirnya kita berharap keterlambatan dalam pencairan dana kompensasi BBM ini tidak kemudian diikuti oleh proses penyaluran yang rumit. Bercermin dari pengalaman Tahun 2001 kemarin, menurut analisa Tim Advokasi Kebijakan Publik LP3ES program penyaluran dana kompensasi BBM sangat rumit. Hal ini disebabkan oleh jalur penyalurannya yang sangat panjang sehingga dananya tidak langsung diterima oleh keluarga miskin. Ditambah lagi dengan impelementasi program yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan studi LP3ES terdapat 22 % penerima beras murah bukan termasuk keluarga miskin menurut ukuran yang ditetapkan BPS. Hanya 18 % keluarga miskin yang menerima RASKIN sekaligus memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kriteria penerima dana bergulir usaha mikro, bukan rumah tangga miskin, tetapi angota LKM yang memiliki usaha. Penerima manfaat Air Bersih, juga bukan hanya keluarga miskin.
Untuk itu diperlukan kontrol publik pada proses penyaluran dana kompensasi ini nanti. Kita tentu berharap jangan sampai pihak perguruan tinggi termasuk kawan-kawan mahasiswa yang menurut rencana akan dilibatkan dalam mengontrol proses penyaluran dana kompensasi tetap terkontrol oleh idealisme yang selama ini telah diperjuangkan. Jangan sampai justru terlena oleh berbagai rayuan, sehingga dana ini tidak dinikmati oleh mereka yang berhak. Tentu kita semua yakin bahwa niat baik ini akan kita lakukan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bangsa ini kelak.

"Penguasaha" : Trend atau Tuntutan Demokrasi

2007-04-15T20:02:00.000-07:00

A.Ahmad Yani

Dosen FISIP UNHAS dan Peneliti di Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar

Statemen Wakil Presiden RI -Yusuf Kalla- tentang banyaknya pengusaha yang menduduki posisi politik strategis di negara ini, pada saat pembukaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar pada bulan November kemarin memicu diskursus politik yang hangat. Menurut beliau jiwa entrepreneurship yang dimiliki oleh para pengusaha sangat dibutuhkan untuk pengembangan pemerintahan ke depan. Ditambahkan pula bahwa hal ini merupakan kecendrungan yang terelakkan dalam perubahan sistem politik di Indonesia.

Dari data Kompas (29 November 2005) terdapat 41,7 % Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, 24,5 % anggota legislatif di DPR RI, dan 18,2 % Gubernur adalah pengusaha. Proporsi ini menunjukkan suatu kecendrungan yang cukup signifikan untuk dapat lahirnya kembali proses oligarki ekonomi seperti yang terjadi pada masa orde baru. Kecendrungan ini akan semakin besar peluangnya jika berada pada pemerintahan di tingkat lokal seperti di tingkat Kabupaten atau Kota.

Diskursus ini ditanggapi oleh Presiden Soesio Bambang Yudoyono dengan terminology dwifungsi politisi-nya, bagi beberapa pengamat politik dianggap istilah yang menyesatkan. Pak SBY kelihatan seperti mencoba “membalas dendam” dari terminology dwifungsi ABRI yang cukup lama menimpanya pada masa TNI aktif. Pak SBY secara serius menanggapi masalah ini dengan segera akan membuat Instruksi Presiden untuk mengatur pejabat publik yang terlibat dalam kegiatan bisnis.

Trend dan Tuntutan

Perubahan sistem politik di Indonesia yang telah melarang anggota TNI/Polisi aktif serta Pegawai Negeri Sipil untuk terjun dalam dunia politik berdampak pada perubahan karakteristik personifikasi para politisi. Disamping itu hal lain yang cukup mendasar adalah pada perubahan mekanisme atau regulasi untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu, seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.. Kondisi ini tentu berdampak pada perubahan strategi baru pada kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik untuk mendapatkan posisi tersebut.

Pelaksanaan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/walikota menuntut biaya politik yang cukup besar. Setiap tim sukses pasangan kandidat tentu saling berlomba untuk meraup suara yang sebanyak-banyaknya. Maka untuk mendapatkan suara yang banyak harus didukung oleh modal –uang- yang besar. Pada akhirnya yang terjadi adalah logika ekonomi klasik, bahwa kita melakukan investasi untuk mengharap keuntungan yang lebih besar dari nilai investasi tentunya.

Berkaca pada fenomena di atas maka tidaklah heran kalau hanya mereka yang memiliki modal besar atau pengusaha yang dapat bersaing untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Jika pun kandidat tersebut bukan pengusaha, tentu dia mempunyai pengusaha yang berfungsi sebagai funding politiknya. Tentu saja tetap berada dalam bingkai logika ekonomi klasik tadi.

Jadi pengusaha yang menjadi penguasa atau kita sebut saja “penguasaha” adalah sebuah tuntutan dalam ranah keuntungan investasi. Maka menjadi sebuah trend karena hampir semua orang memiliki logika yang sama dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan proses-proses “politik semu” tersebut.

Tuntutan demokrasi

Fenomena “penguasaha” pada titik tertentu akan memberi dampak negatif yang cukup besar bagi pembangunan bangsa kita ke depan. Pejabat publik yang juga berperan dalam dunia bisnis akan menyebabkan rendahnya kadar kemandirian politik dan menumbuhsuburkan nepotisme,kolusi, dan korupsi. Sampai pada titik ekstrimnya akan terbangun sistem oligarki ekonomi dan politik yang mapan.

Demikian halnya jika terjadi “perselingkuhan” antara pemimpin politik yang merupakan pengambil kebijakan publik dengan pengusaha –yang dulu menjadi funding politiknya- akan mengkhawatirkan merosotnya kinerja dan perhatian serta responsivitas para pejabat publik pada kepentingan rakyat.

Pada sisi lain akan berdampak pada maraknya perusahaan yang tidak mandiri dan tidak competitive jika akan disandingkan dengan perusahaan dari luar negeri misalnya. Karena selama ini telah menikmati mudahnya mendapat keuntungan sebagai “penguasaha“ sehingga tidak mengalami persaingan usaha yang sesungguhnya. Sedangkan perusahaan yang mungkin lebih berkualitas dan competitive akhirnya kurang mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kita tentu sangat membutuhkan pengusaha yang memang berhasil dalam mengelola perusahaannya sehingga manajemen perusahaannya yang telah dia praktekkan dapat di transformasi ke manajemen pemerintahan yang dia pimpin. Namun indikator keberhasilan perusahaannya tentu bukan pada tingkat keuntungan atau ekspansi usaha perusahaannya yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tapi kita tentu mengacu pada standar perusahaan yang memenuhi syarat sebagai good corporate governance(GCG). GCG memiliki empat elemen utama yaitu kejujuran(fairness), tranparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), dan responsive (responsibility. Keempat elemen ini pula yang menjadi nilai utama dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik. “Penguasaha” yang memiliki perusahaan yang menerapkan nilai GCG inilah yang sebenarnya menjadi tuntutan demokrasi di Indonesia. Pertanyaan kita kemudian adalah : Apakah para Bapak-Bapak pengusaha yang sekarang menjadi pejabat publik telah menerapkan nilai good corporate governance di perusahaannya ?. Jika ternyata belum, kami menghimbau dengan takzim kepada bapak-bapak agar silahkan berkaca dengan jujur.

Qou Vadis Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat

2007-04-15T20:01:00.000-07:00

A.Ahmad Yani

Kord. Div. Data Koalisi ORNOP Pemantau PEMILU Sul-Sel (KOPPSS),

Staf Peneliti Mitra Riset Sosial

Terungkapnya kasus korupsi yang di lakukan oleh beberapa Anggota DPRD merupakan hal ironis dalam proses demokratisasi di Indonesia. Mulai dari kasus di Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Garut dan Bandar Lampung (Kompas, 8 Juni 2004) sampai di DPRD Sulawesi Selatan yang belakangan menjadi sumber berita di berbagai media local. Korupsi Anggota DPRD tersebut memiliki modus operandi yang hampir sama yaitu penggelembungan (mark up) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kasus ini bisa terjadi di sebabkan oleh begitu kuatnya kedudukan DPRD sebagai legislatif di tingkat daerah.

Kedudukan DPRD menjadi kuat sejak di berlakukannya UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999, dengan konsep pemberdayaan Parlemen Daerah atau DPRD sebagai lembaga kontrol terhadap eksekutif. Konsep chek and balance power di tingkat daerah ini di harapkan dapat mengontrol dengan baik proses penyelenggaraan pemerintahan daerah –eksekutif- yang telah mendapatkan “kekuasaan penuh” dalam mengelola daerahnya. Asumsi ini berdasar pada kepercayaan atas DPRD yang menjadi perwakilan dari rakyat setempat untuk senantiasa berpihak dan memposisikan diri sebagai penjelmaan keinginan dan harapan rakyat. Namun dalam kenyataannya konsep chek and balance justru menjadi simbiosis mutualisme dalam mengeruk uang rakyat di daerahnya dengan bersama-sama membuat berbagai jenis pos anggaran yang dibuat dengan nilai yang sangat fantastis dan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Kedudukan parlemen daerah yang cukup kuat tersebut tidak di dukung oleh kontrol yang baik dari masyarakat, disamping itu sistem perpolitikan di Indonesia memang tidak memberi ruang pada kontrol kekuasaan Parlemen. Satu-satunya kontrol yang ada bagi para anggota parlemen hanyalah pada kebijakan internal partai politiknya. Namun kadangkala fungsi kontrol tersebut hanya di gunakan dalam kerangka penegakan aturan administratif bukan pada penegakan fungsi-fungsi ideal partai politik.

Partai Politik memiliki fungsi sebagai wadah komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. (Miriam Budiarjo, 1998). Sebagai sarana komunikasi politik, selain Parpol harus menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat menjadi suatu perumusan kepentingan (interest articulation) yang kelak direalisasikan menjadi public policy, juga harus menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Peran sosialisasi politik Parpol di lakukan untuk mentransformasi nilai-nilai demokrasi pada masyarakat dengan senantiasa menanamkan solidaritas partai dan mendidik anggotanya untuk bertanggungjawab sebagai warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Fungsi rekrutmen politik untuk mengajak orang yang berkualitas agar aktif dalam kegiatan politik partainya, fungsi ini juga merupakan proses pendidikan politik pada masyarakat. Kebebasan untuk berpendapat akan melahirkan perbedaan adalah hal lumrah dalam demokrasi, namun perbedaan kadang meruncing menjadi persaingan dan terakumulasi menjadu konflik. Maka untuk itulah Parpol berkewajiban untuk mengambil perannya sebagai pengatur konflik (conflict managament) agar tidak berdampak destruktif dan kontraproduktif pada nilai-nilai demokrasi.

Namun dalam realita politik selama ini fungsi-fungsi tersebut di atas belum terapresiasi dengan baik oleh setiap Parpol yang ada di Indonesia. Sehingga persepsi beberapa orang pada Parpol tidak dalam kerangka politik etis konstruktif tetapi cenderung pada politik pragmatis yang sempit.

Tidaklah heran kalau motivasi sebagian orang untuk berpartai politik hanya untuk kepentingan kekuasaan an sich, hal ini pada akhirnya akan berdampak pada attitude para politikus yang serampangan.

000oooo000

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di DPRD seperti yang tersebut di awal tulisan ini, mungkin saja sudah lama terjadi karena sistem yang berjalan selama ini memang telah melanggengkan kebobrokan tersebut. Sistem yang di maksud adalah sistem pemilihan umum yang sampai Pemilu Tahun 1999 masih menggunakan sistem proporsional. Sistem tersebut membuat peran pimpinan Parpol sangatlah kuat dalam menentukan wakilnya untuk duduk di parlemen. Sehingga wakil rakyat di parlemen tentu lebih tergantung pada kepentingan Parpolnya di bandingkan pada kepentingan konstituennya. Sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa Anggota DPRD pada akhirnya melakukan tindakan yang tentu bertentangan dengan harapan rakyat. Kepentingan Parpolnya menjadi hal utama, karena Pengurus di Parpollah yang berjasa menemapatkannya sebagai anggota dewan yang agung.

Berangkat dari pengalaman pahit seperti inilah sebenarnya sehingga tuntutan untuk merubah sistem pemilu semakin menguat pada masa menjelang Pemilu Legislatif 2004 kemarin. Di dukung oleh atmosfir demokrasi yang semakin menguat, akhirnya sistem pemilu sebelumnya dapat berubah menjadi sistem proporsional terbuka. Meskipun perubahan tersebut itu secara filosofis kurang berdampak signifikan. Namun setidaknya membawa harapan besar dalam proses demokratisasi di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang sesuai dengan keinginan rakyat tanpa harus seperti kata pameo “membeli kucing dalam karung” sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya.

Namun pasca Pemilu Legislatif pada bulan Mei kemarin, harapan untuk mendapat angin segar dalam demokratisasi di Indonesia dengan perubahan sistem pemilu ternyata tidak sepenuhnya menggembirakan. Hasil survey Koalisi ORNOP Pemantau Pemilu Sulawesi Selatan (KOPPSS) dan Pusat Reformasi Pemilu (CETRO) pada tanggal Bulan Januari 2004 menunjukkan bahwa tidak adanya good will dari seluruh aktivis Parpol untuk dapat memproduksi caleg yang dapat merepresentasikan harapan konstituennya.

Data menunjukkan bahwa dari tiga metode dalam proses pencalonan yang menunjukkan asal pencalonan yaitu (1) diusulkan partai, (2) mendaftar sendiri, dan (3) direkomendasi pihak lain, ternyata responden dari kedua kelompok Parpol lebih dominan menggunakan metode pertama di banding metode lainnya. Data lain adalah sistem pencalonan yang digunakan Parpol untuk menentukan calegnya, pun kedua jenis Parpol memilih menggunakan “pemilihan internal partai” yang tentu tergantung subyektifitas para pimpinan Parpol di bandingkan dengan penggunaan “sistem scoring” yang tentunya lebih obyektif.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya otoritas pimpinan Parpol dalam penentuan calon legislatif. Sehingga berbagai kebijakan Parpol mengenai pencalonan caleg sangat sentralistik dan justru menggambarkan eksklusifitas Parpol. Pendek kata, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam penentuan calon legislatif yang lebih demokratis dan dapat lebih berpihak pada rakyat.

Harapan terakhir kita pada sistem baru ini adalah pada pilihan hati nurani rakyat pada saat mencoblos nomor urut caleg pujaannya. Namun lagi-lagi harapan ini pupus karena hasil pemantauan kami pada Pemilu Legislatif kemarin menunjukkan bahwa hampir sebagian pemilih hanya mencoblos gambar Parpol dan tidak mencoblos nama caleg. Kondisi ini disebabkan tidak maksimalnya pendidikan untuk para calon pemilih (voter education) karena waktu yang sangat pendek. Hal lain yang turut berpengaruh adalah terselenggaranya pendidikan politik yang keliru oleh Parpol sendiri pada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye. Hasil pemantaun kami di masa kampanye menunjukkan bahwa Parpol cenderung mengsosialisasikan teknik mencoblos yang keliru yaitu cukup mencoblos lambang Parpol saja. Hal ini menggambarkan kurang bertanggungjawabnya Parpol dalam menjalankan fungsi sosialisasi politiknya.

Untuk itu kedepan kita perlu memikirkan suatu aturan main yang jelas untuk dapat mengontrol kekuasaan parlemen (utamanya parlemen daerah) dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar demokrasi. Kita dapat belajar dari Malaisya yang memberlakukan hukuman politik bagi Anggota Parlemennya yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal (jika terlibat korupsi akan lebih berat), maka dia tidak bisa terlibat dalam kegiatan politik selama masa penahanannya sampai lima tahun pasca masa tahanannya berakhir. Mungkin saja kita dapat membuat aturan untuk menindak Parpolnya, agar supaya kedepan Parpol dapat termotivasi dengan baik untuk memperbaiki kualitas partainya termasuk lebih selektif memilih anggotanya.

Namun kita tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu kebijakan tersebut jatuh dari langit, mengingat yang membuat kebijakan adalah kalangan mereka juga -partai politik-, maka di butuhkan kesatuan gerak setiap elemen sosial utamanya para Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Mahasiswa, Gerakan Buruh dan Pekerja, Komunitas Profesional dan Komunitas Pers serta Kaum Agamawan untuk memberikan awareness bagi masyarakat untuk dapat terbangun Public Control yang cerdas.

Pilkada : Desentralisasi Demokrasi atau Desentralisasi Oligarki ?

2007-04-15T19:56:00.000-07:00

Realitas implementasi otonomi daerah yang dilaksanakan kemarin, yaitu sejak diberlakukannya UU No.22 dan 25 tahun 1999, telah mengakibatkan shock culture bagi para pejabat daerah. Hal ini disebabkan karena pelimpahan wewenang yang begitu besar ke daerah tidak diikuti oleh kesiapan mental pejabat daerah. Sehingga berimpilkasi secara negatif, antara lain adalah fenomena menjamurnya peraturan daerah yang bertujuan untuk menentukan berbagai jenis pajak dan retribusi untuk semata-mata mempertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru membebani masyarakat. Alih-alih untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat daerah dengan pelayanan publik yang prima. Justru yang terjadi adalah semakin menjamurnya korupsi dan kolusi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam memanfaatkan uang rakyat. Hal ini dibuktikan oleh data jajak pendapat Kompas (26 Maret 2005) yang dilakukan di 10 ibu kota provinsi, diantaranya Kota Makassar. Dimana terdapat 58,5 % responden di Makassar berpendapat bahwa aparat pemerintah di daerahnya tidak bebas korupsi dalam melayani masyarakatnya. Jadi tidak ada suatu korelasi yang signifikan antara PAD yang tinggi dengan peningkatan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Demikian halnya dengan hasil riset Demos (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia) – lembaga yang dikordinatori oleh Asmara Nababan, aktivis NGO dan mantan Sekjen Komnas HAM - yang menyatakan bahwa 71,9 % respondennya yang terdiri dari 363 aktivis NGO dari Aceh hingga Papua menyatakan kinerja penerapan desentralisasi buruk serta sangat dangkal (Tempo;6 Maret 2005). Para aktor demokrasi lokal yang menjadi informan riset Demos berpendapat bahwa desentralisasi hanyalah sebuah jargon dan belum menjadi upaya serius untuk mendukung proses demokratisasi. Yang terjadi hanyalah “desentralisasi administratif” bukan “desentralisasi demokrasi”.

Berangkat dari pengalaman tersebut diatas maka lahirlah UU No.32 tahun 2005 yang mencoba memperbaiki berbagai kekurangan di peraturan sebelumnya. Salah satu upaya dasar dalam memperbaiki kinerja otonomi daerah adalah dengan memilih kepala daerah secara langsung untuk mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas dan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat serta bukan hasil dagang sapi antar para anggota legislatif.

Jadi pilsungkada (pemilihan langsung kepala daerah) merupakan harapan bagi masyarakat di daerah untuk mengejewantahkan proses desentralisasi demokrasi. Pilsungkada merupakan suatu pendulum demokrasi yang akan mempengaruhi peta politik lokal di tingkat daerah. Dibandingkan di masa orde baru, penentuan pejabat daerah baik di eksekutif maupun legislatif sebelumnya telah diplot dari pusat. Maka prosesi demokrasi secara lokal yang akan diselenggarakan nanti diharapkan dapat mendesentralisasikan kekuasaan dan secara otomatis akan mengstimulasi suburnya proses demokratisasi secara lokal. Pada akhirnya akan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang dapat membangun kemandirian masyarakat secara lokal dalam mengelola daerahnya sendiri serta merealisasikan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Sehingga otonomi daerah dapat menjadi suatu bentuk dekonsentrasi politik dengan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Dengan demikian kita tentu sangat berharap bahwa pilsungkada agar melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat di daerahnya masing-masing dan dapat memperbaiki implementasi otonomi daerah kedepan.

Namun terlepas dari berbagai permasalahan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaran pilsungkada nanti terdapat beberapa keraguan bahwa kelak prosesi demokrasi ini akan secara signifikan dapat memperkuat keberdayaan publik pada pemerintah.

Keraguan tersebut sangat beralasan jika kita memperhatikan data hasil survei Demos yang dilakukan selama dua tahun yaitu pada tahun 2003 dan 2004 ini. Terdapat beberapa cara yang digunakan para elite lokal untuk mencapai kekuasaan politiknya yaitu antara lain memanfaatkan sentimen etnis dan agama (8 persen), menggunakan cara-cara otoritarian (16 persen), membeli dukungan suara (13 persen), atau menggunakan sumber daya publik (10 persen). Untuk mempertahankan kekuasaannya para elite dominan di tingkat lokal lebih memilih melakukan aliansi intra-elite di kalangan politisi (38 persen) dibandingkan dengan membangun aliansi dengan kalangan dunia bisnis (26 persen). Lebih lanjut untuk mempertahankan aliansi tersebut mereka memanfaatkan sumber daya kekuasaan yang berkaitan dengan ekonomi (42 persen) antara lain terdiri dari pemanfaatan sumber daya publik, dibandingkan dengan sumber daya kekuasaan yang bersifat non-ekonomi (32 persen) seperti birokrasi, militer, polisi, lembaga peradilan, dan premanisme. Pada akhirnya berbagai cara mereka gunakan untuk menguasai lembaga-lembaga demokrasi melalui pintu legislatif (60 persen) dan menguasai ranah eksekutif di tingkat lokal (40 persen).

Berdasarkan data tersebut di atas maka terdapat kecendrungan untuk semakin meluasnya praktek oligarkis, yaitu penguasaan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari kelompok atau golongan tertentu. Aliansi kepentingan elite politik dan ekonomi di tingkat lokal akan menunggangi desentralisasi demokrasi dan merubahnya menjadi desentralisasi oligarki.

Kita tentu tidak menginginkan terjadinya proses desentralisasi oligarki terjadi di daerah kita masing-masing. Kita membutuhkan suatu perubahan yang lebih baik dengan lahirnya pemerintahan yang responsive pada berbagai permasalahan masyarakat, akuntabel dalam segala proses pelaksanaan pemerintahannya serta membuka partisipasi publik dalam proses pengambilan serta implementasi kebijakannya.

Agenda mendesak yang perlu kita lakukan dalam pelaksanaan pilsungkada adalah membangun suatu komunitas-komunitas independen dalam bentuk aliansi strategis atau koalisi dengan berbagai kelompok sosial yang rentan sebagai korban arogansi pemerintahan lokal. Serta memiliki kesamaan ideologi untuk membangun keberdayaan publik dengan mengontrol pemerintahan daerah agar menjadi lebih berpihak pada kepentingan mayoritas bukan kepentingan kelompok elite lokal tertentu. Selanjutnya adalah mendokumentasikan dengan baik berbagai janji-janji yang di lontarkan oleh setiap kandidat kepala daerah dalam kampanyenya kelak. Karena janji-janji politik tersebut merupakan frame dari agenda kebijakan publik yang kelak akan mereka laksanakan. Dari janji-jani politik tersebut akan terumuskan suatu kontrak politik antar komunitas-komunitas tersebut dalam proses impelementasinya kelak jika sudah terpilih.

Untuk itu aliansi strategis ini perlu membangun suatu kontrak politik yang mengikat dengan konskuensi politik ke depan kepada para kandidat yang dianggap sevisi dengan ideologi membangun keberdayaan publik tadi. Sehingga terbangun relasi konstituen yang sustainable dalam mengontrol jalannya pemerintahan ke depan nanti.

Komunitas-komunitas independen juga harus terlibat dalam membangun kesadaran politik masyarakat untuk tidak lagi selalu mengekor pada kelompok-kelompok elite lokal yang justru akan membangun oligarki.

Kita berharap bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik jika pemerintahan di daerahnya mampu melaksanakan nilai-nilai demokrasi yang senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.

Tafsir Ulang “Ajjoareng-Joa’”

2007-04-15T19:06:00.000-07:00

Pengantar

Perkembangan Kebudayaan Bugis sejak awal merupakan sebuah proses yang adaptable dengan perubahan global. Beberapa ciri-ciri masyarakat moderen telah termanisfetasi dalam aktivitas Masyarakat Bugis. Oleh Pelras[2], menyebutkan bahwa terdapat nilai modernitas dalam tradisi budaya bugis. Tradisi menulis dalam bentuk lontara’ yang dimulai sejak abad ke-14 merupakan ciri utama modernitas sebuah bangsa. Epik I Lagaligo dikenal sebagai salah satu epos sastra terbesar di dunia merupakan bukti sejarah tradisi ini. Demikian halnya dengan tradisi inovasi masyarakat Bugis dalam teknologi perkapalan yang mendasari kebudayaan maritim serta perdagangan. Tradisi inovasi juga termanifestasi pada perkembangan teknologi pertanian dan industri kerajinan tangan (kain dan senjata besi).

Tradisi lain yang signifikan dalam perkembangan peradaban sosial politik, lanjut Pelras adalah nilai individualisme orang Bugis. Ciri kekerabatan orang Bugis adalah sistem kekerabatan bilateral atau sistem kekerabatan yang tidak mengarah pada ketatnya pembentukan kelompok kerabat serta tidak ada pengakuan nenek moyang bersama. Masyarakat Bugis memiliki sistem jaringan terstruktur dalam bentuk patron klein yaitu hubungan antara pemimpin dan pengikut atau hubungan antara patron dan kliennya adalah hubungan antara individu.

Individualisme tercermin dalam sistem sosial yang hirarkis dan kompleks. Seseorang memiliki status sosial tertentu berdasarkan status sosial orang tuanya (genetik). Namun terdapat formula sosial yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial seseorang. Status sosial bangsawan dapat dimiliki dengan jalur non genetik yaitu mobilitas status sosial. Jalur ini terdiri atas 2 cara yaitu melalui pernikahan dan usaha individual yang secara sosial dianggap sebagai prestasi sehingga dapat merubah statusnya menjadi lebih tinggi dari status sosial sebelumnya. Prestasi individual sebagai orang kaya (to-sugi), orang pintar (to-acca), orang yang religius (to-panrita), dan orang berani (to-warani).[3] Keempat jenis prestasi ini memungkinkan pengakuan sosial yang mengsejajarkannya dengan status bangsawan.

Sistem struktur sosial masyarakat Bugis seperti ini berdampak pada kompetisi setiap individu yang tidak terlahir sebagai “darah biru” untuk dapat mendapat status sosial yang lebih tinggi. Kondisi ini pada titik tertentu menciptakan masyarakat yang sangat dinamis baik secara politik maupun sosial ekonomi. Dalam artian bahwa masyarakat Bugis senantiasa memelihara spirit kompetisi atau persaingan sehingga akan semakin mengasah kualitas individu seseorang.

Di sisi lain juga terdapat kompetisi di kalangan para bangsawan untuk mendapatkan jabatan sebagai pimpinan suatu wilayah. Proses suksesi suatu jabatan tidak berdasarkan faktor genetik atau keturunan namun dominan masyarakat Bugis, khususnya di Kerajaan Wajo, justru memilih pimpinannya. Hal ini merupakan bukti sejarah bahwa spirit demokrasi telah lama mewarnai masyarakat Bugis sejak dulu. Proses pemilihan yang tentunya agak berbeda dibandingkan dengan sistem pemilihan yang selama ini kita selenggarakan. Namun karena ini adalah suatu prosesi pemilihan maka secara mendasar tetap akan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi yaitu suara yang terbanyaklah yang akan menjadi keputusan bersama bukan keputusaan dari segelintir orang. Berangkat dari hal inilah maka sistem patron klien atau ajjoareng- joa’ menjadi suatu nilai penting di masyarakat Bugis dalam sistem sosial politiknya.

Konsepsi Patron Klien

Patron klien adalah suatu sistem sosial yang memposisikan seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan pemimpin dan pengikut dengan berdasarkan pada kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing. Sistem sosial ini diterapkan masyarakat sejak dulu hingga sekarang meskipun saat ini telah mengalami banyak penafsiran oleh masing-masing pihak di setiap zamannya.

Awal mula terjadinya hubungan patron-klien adalah sejak zaman Romawi kuno. Kalangan bangsawan (patronus) memiliki sejumlah orang dari tingkat strata sosial yang lebih rendah (clientes) dengan harapan dapat mendapatkan perlindungan. Sebenarnya para clientes merupakan orang merdeka meskipun pada realitasnya mereka sangat tergantung pada patronus. Sehingga seakan-akan mereka menjadi tidak merdeka. Hubungan patron dan klien di Romawi dibangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal-balik dan berlaku secara turun temurun. Kewajiban patron adalah memberi rasa aman bagi kliennya. Keamanan dari rasa takut atas berbagai gangguan dan keamanan ekonomis. Keamanan bagi klien dan keluarganya dari musuh-musuh serta melindunginya dari tuntutan hukum, merupakan jaminan atas keamanan rasa takut. Sedangkan, keamanan ekonomis adalah memberikan lahan kepada klien agar dapat aman secara finansial serta dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Di sisi lain, kewajiban klien adalah membantu patronnya dalam kondisi tertentu, seperti menebus sang patron jika ditangkap sebagai tawanan perang, atau menjadi mahar pada saat putri patronnya menikah.[4]

Sistem patron klien yang berlaku di masyarakat di sebabkan oleh tiga kondisi utama.[5] Kondisi pertama adalah terjadinya ketidakmerataan (inequality) kekayaan dan kekuasaan di masyarakat. Pada awalnya patron mengfokuskan diri pada penguasaan kekuatan untuk posisi jabatan politik yang strategis. Sehingga pewarisan atau kepemilikan tanah bukanlah menjadi suatu hal penting. Pada masa pemerintahan kolonial terjadilah perubahan yang signifikan akibat penerapan komersialisasi ekonomi. Hal ini kemudian berdampak pada gejala menguatnya hubungan patron-klien untuk mempertahankan hak dan kekuasaan pada tanah.

Kondisi kedua adalah perbedaan penguasaan sumber daya (recources) yang tidak didukung oleh adanya institusi yang dapat menjamin keamanan individu atau kelompok dalam pemilikan status dan kekayaan. Kelangkaan sumber daya justru semakin memperparah kondisi ini sehingga rasa aman menjadi sebuah tuntutan utama tiap individu. Maka pilihan rasional dalam kondisi ini adalah membangun hubungan patronase untuk mendapatkan rasa aman. Apa lagi jika sistem kontrol sosial belum menjadi sebuah nilai bersama untuk dapat menjadi alat perlindungan. Menjalin hubungan dengan orang atau kelompok yang dipandang lebih kuat merupakan pilihan tepat untuk mendapat perlindungan dari berbagai ancaman. Implikasinya kemudian adalah hukum, nilai-nilai bersama serta institusi atau pranata sosial tergantikan fungsinya oleh hubungan-hubungan personal antar pribadi.

Pada masa pendudukan pemerintahan kolonial terjadi perubahan efektifitas hubungan dalam kelompok kekerabatan akibat pemberlakuan sistem ekonomi baru. Fungsi sosial kekerabatan dalam frame patron klien mulai berkurang karena kontrol institusi pemerintahan kolonial berangsur-angsur mengambil alih peran sosial tersebut. Sehingga ikatan-ikatan kekerabatan tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk mencari perlindungan serta meningkatkan penguasaan sumberdaya. Pada masa inilah kondisi yang ketiga berlaku dalam menciptakan hubungan patron klien. Dimana tindakan yang jauh lebih efektif untuk memperoleh kekayaan, status, dan kekuasaan adalah dengan membina hubungan dengan orang-orang di luar kerabat. Hubungan di luar kerabat yang dimaksud adalah hubungan dengan institusi pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Ajjoareng-Joa’ sebagai Sistem Patronase di Masyarakat Bugis

Masyarakat Bugis memiliki sistem stratifikasi sosial, yang memposisikan setiap individu menurut garis keturunan mereka atau mobilitas sosial seseorang. Demikian halnya dengan sistem pemerintahan yang terdiri atas wilayah teritorial dengan pemimpinnya masing-masing. Sistem sosial yang mendesain setiap individu dalam suatu kategori sosial atau sub-bagian diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial.

Pada sisi lain, terdapat suatu sistem yang memberi peluang terjadinya proses mobilitas sosial dan persaingan atau kerjasama antar kategori sosial lain. Bahkan sistem ini dapat mengkondisikan terjadinya integrasi antara kelompok dengan menafikan batasan teritorial atau nilai sosial lainnya. Sistem sosial ini disebut patron klien atau dalam masyarakat Bugis dikatakan ajjoareng-joa’.

Ajjoareng dan joa’ merupakan proses jalinan hubungan dengan sukarela maka untuk menghentikan hubungan yang selama ini dijalin bisa diakhiri kapan saja.[6] Penghentian hubungan bisa saja dari pihak ajjoareng yang biasanya disebabkan karena joa’ tidak dapat menunaikan kewajiban atas tuannya. Pihak joa’ juga bisa mengakhiri hubungan antara lain karena alasan bahwa ajjoareng tidak bisa lagi memberikan perlindungan seperti yang diharapkannya. Untuk itu joa’ dapat saja berpaling dengan menjalin hubungan ajjoareng dengan lain. Bahkan, pemutusan hubungan bisa dilakukan joa’ jika menilai bahwa sudah tidak lagi membutuhkan ajjoareng karena merasa sudah bisa melindungi dirinya sendiri dan mandiri secara ekonomi atau sosial. Maka yang sebelumnya berstatus joa’ akan berubah dan mendeklarasikan diri sebagai ajjoareng.

Untuk itu, hal yang paling mendasar adalah berusaha untuk meredam terjadinya konflik yang akan berujung pada pemutusan hubungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan ini merupakan hubungan yang simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Status sosial seorang ajjoareng akan meningkat jika joa’nya semakin bertambah. Status ini akan berdampak langsung pada para joa’ sehingga mereka akan senantiasa saling menjaga. Seorang ajjoareng sangat membutuhkan joa’ yang loyal dan jumlah semakin banyak. Maka seorang ajjoareng harus menjalankan fungsi sosialnya yaitu memberi rasa aman bagi joa’nya. Rasa aman yang dimaksud adalah menjaga kesejahteraan pengikutnya dan “menunjukkan pada mereka jalan menuju kebaikan” (mitang ngi adecengeng).[7] Kebutuhan ajjoareng kepada joa’ tidak hanya pada tataran fisik saja. Namun joa’ juga membutuhkan kebutuhan spiritual berupa nasehat atau petunjuk akan kebaikan dari ajjoarengnya.

Dalam masyarakat Bugis terdapat dua jenis klien (joa’)[8]. Pertama, joa’ yang berasal dari kelompok masyarakat yang berstatus sosial biasa (ata) dengan mengabdi langsung kepada ajjoareng, misalnya menjadi pengawal atau pekerja di rumah dan tanah milik ajjoareng. Jenis yang kedua adalah joa’ dari kelompok yang berstatus sosial tinggi atau bangsawan dengan status sebagai pendukung. Joa’ jenis ini juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri.

Untuk dapat mempertahankan kedudukan dan status politik maka seorang ajjoareng harus memperluas dan memaintane jaringan joa’nya. Metode yang biasa digunakan ajjoareng untuk membangun jaringan joa’nya antara lain adalah dengan menunjukkan kedermawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain. Metode lain adalah dengan membangkitkan kebanggaan pengikut dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini akan berdampak pada rasa kebanggaan joa’ serta berharap memperoleh keuntungan dari jabatan ajjoarengnya. Metode selanjutnya adalah “perkawinan politik” dengan menikahi keturunan atau keluarga bangsawan yang memiliki ajjoareng yang banyak serta pendukung yang berpengaruh atau kharismatik.[9]

Ajjoareng-Joa’; Tafsir Ulang sebuah Nilai Kepemimpinan Lokal

Garis keturunan bukanlah jaminan seseorang dalam masyarakat Bugis untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Aturan yang ada membuka peluang bagi siapa saja yang memiliki status sosial tertentu. Jumlah kandidat yang memenuhi syarat ini akan cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi dalam suksesi ini. Kandidat yang menjadi akan terpilih sebagai pemimpin selanjutnya adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta memiliki pendukung yang cukup berpengaruh.

Konsep ini merupakan sebuah nilai demokrasi dalam masyarakat Bugis. Pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas dengan indikator jumlah joa’ baik dari kalangan biasa maupun dari kalangan bangsawan yang memiliki joa’ sendiri yang diangap sebagai ‘orang terpandang’ (to riakkitangi) atau ‘orang yang dihargai’ (to riasiriqi).

Pada sisi inilah ajjoareng-joa’ memiliki fungsi politik yang sangat penting dalam masyarakat Bugis. Dalam artian bahwa untuk mendapatkan dukungan dari joa’ maka ajjoarengnya yang harus direkrut sebagai bagian dari jaringan politik. Konsep ini sampai sekarang menjadi bagian strategi politik yang digunakan oleh setiap partai politik dalam meraup jumlah suara atau dukungan politik. Demikian halnya dengan pasangan kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai implikasi dari UU No. 32 Tahun 2004.

Seorang ajjoareng yang sudah terpilih sebagai pemimpin atau penguasa tidak lagi semata-mata milik joa’nya saja tapi menjadi milik seluruh rakyat yang dipimpinnya. Tanggungjawabnya sebagai pelindung semakin bertambah karena harus menjadi pelindung dan pengayom rakyat yang dipimpinnya. Bukan hanya pelindung atau pengayom joa’nya, meskipun telah berjasa sebagai pendukungnya menjadi pemimpin atau penguasa. Nilai ini termaktub dalam “kontrak politik” antara raja dengan rakyatnya pada saat pelantikannya Arung Cinnotabi’[10]. Demikian hal yang terjadi pada perjanjian antara To Manurung di Soppeng yang bernama La Tammamala Manurungnge ri Sekenyiliq dengan Arung Bila bersama Matoa lain[11] dengan deklarasi sebagai berikut :

Salipuri temmacekkéq keng selimuti kami agar tak kedinginan

Dongiri temmatippaq keng jauhkan burung pipit, agar kami tak terbawa

oleh mereka [seperti bulir padi]

Tanréréang keng asalang keng ingatkanlah kami pada saat kami salah

Mualang kiq atongeng keng bawa kami [bersamamu] saat kami benar

Aserriang kiq abiasang keng perkuat kami dalam adat kebiasaan kami

‘Kontrak politik’ ini menjadi dasar bagi rakyat untuk melakukan kontrol kepada pemimpinnya. Disinilah fungsi joa’ sebagai alat kontrol bagi ajjoarengnya supaya senantiasa menjadi pemimpin yang amanah.

Namun dewasa ini justru terjadi sesat pikir[12] dalam manifestasi nilai ajjoareng-joa’ dalam masyarakat Bugis. Sistem ajjoareng-joa’ justru menjadi tameng kekuasaan yang otoriter atau korup. Jika seorang ajjoareng sudah tidak lagi menjalankan fungsi sosial yaitu mengayomi dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Serta tidak berfungsi lagi untuk mitang ngi adecengeng ajjoarengnya dan masyarakat yang dipimpinnya. Maka seharusnya joa’ melakukan tindakan untuk memakzulkan ajjoarengnya karena diangggap tidak lagi bisa menunaikan tugasnya sebagai to riakkitangi. Namur jutrsu yang terjadi sekarang, justru joa’ yang berusaha untuk mempertahankan ajjoarengnya dengan berbagai upaya meskipun mereka secara sadar tidak lagi melindunginya baik secara fisik maupun secara spritual..

Pada tahap inilah dibutuhkan joa’ yang kritis dan cerdas sehingga tidak harus menjadi pengikut seorang ajjoareng yang telah melanggar fungsi sosialnya sebagai pemimpin. Bahkan pada titik ekstrim joa’ dapat meng-impeach ajjoarengnya. Dalam sejarah Bugis terjadi impeachment joa’ kepada ajjaorengnya sebagaimana dialami oleh dua raja Boné, yakni La Ica Matinroé ri Addénénna dan La Ulio Botéqé Matinroé ri Iterrung.[13]. Demikian halnya yang dialami oleh Batara Wajo ke III, La Pateddungi To Samallangikyang dipecat karena tindakannya yang sewenang-wenang kepada rakyatnya[14].

Jadi ajjoareng-joaq merupakan suatu sistem sosial yang menyiratkan nilai kepemimpinan yang berdasarkan pada kesepahaman nilai bersama antara pemimpin (ajjoareng) dan yang dipimpin (joa’). Dalam teori kepemimpinan, sistem kepemimpinan ajjoareng-joa’ termasuk dalam tipe kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan transformasional, pengikut merasakan adanya kepercayaan,kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap pemimpinnya. Pengikut atau bawahan termotivasi untuk melakukan lebih daripada apa yang diharapkan darinya semula.[15] Pemimpin transformasional memotivasi pengikutnya untuk berbuat sesuatu demi kebaikan organisasi melampaui kepentingan dirinya. Jadi pengikut atau bawahan pemimpin transformasional harus lebih rasional dan kritis terhadap pemimpinnya karena yang diutamakan adalah kepentingan organisasi. Kepercayaan dan kesetiaan kepada pemimpin dilandasi oleh nilai dan kepentingan organisasi.

Berangkat dari pemikiran ini, maka menjadi agenda kita bersama untuk merevitalisasi nilai ajjoareng-joa’ yang sebenarnya dalam sistem pemerintahan kita. Ke depan, tentu kita sangat mengharapkan ajjoareng yang responsif dan akuntabel serta senantiasa mitang ngi adecengeng. Di sisi lain kita juga harus secara aktif membangun joa’ yang kritis kepada ajjoareng.

Untuk itu semua maka menjadi urgen untuk kita semua untuk mengagendakan ‘kontrak politik’ bagi setiap pemimpin yang akan menjadi pejabat publik. Agar menjadi cermin dan atau rambu-rambu bagi kita semua agar masyarakat bisa lebih sejahtera. Bukan saatnya lagi masyarakat dibuai dengan mimpi atau janji semata. Nilai ajjoareng-joa’ sudah ditunaikan oleh nenek moyang kita dulu. Saatnya sekarang kita berikrar dalam hati, ikhlas kita untuk memanifestasikannya ?.

[2] Christian Pelras, ‘Budaya Bugis; Sebuah Tradisi Modernitas’, Salah satu tulisan di buku : ‘Tapak-Tapak Waktu; Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan’. 2005 hal. 41.

[3] Pelras, 2005. Hal 47

[4] Cristian Pelras,’Hubungan Patron klien di Sulawesi Selatan’. Makalah Konferensi Sulawesi Selatan Pertama di Monash University, Melbourne, Australia, 1981. Hal. 3

[5] Heddy Shri Ahimsa P, ‘Minawang; Hubungan Patron-Klein di Sulawesi Selatan’. 1988. Hal. 33-34

[6] Pelras,1981, Hal. 7

[7] Hasil penelitian Hasan Walinono pada tahun 1979 di masyarakat Bugis Tanete yang dikutip Pelras 1981, Hal. 9.

[8] Pelras, 1981. Hal 12

[9] Pelras,1981. Hal. 15

[10] Andi Zainal Abidin, ‘Wajo Abad XV-XVI;Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara’. 1985. Hal.371

[11] Gusnawaty,’Masyarakat Madani dalam Lontara;Beberapa Konsep Pembinaan Masyarakat Sulawesi Selatan”, 2000. Hal. 52.

[12] Meminjam istilah almarhum Mansour Fakih dari bukunya ‘Sesat Pikir Teori Pembangunan’

[13] Pelras,1981. Hal. 17

[14] Gusnawati,2000. Hal 29

[15] Hasan Rachmany, ‘Kepemimpinan dan Kinerja;Peningkatan Kinerja Organisasi Melalui Kepemimpinan yang memberdayakan Karyawan’, 2006. Hal.36

Birokrasi dan Kemiskinan

2007-04-15T19:00:00.000-07:00

Pada awal tahun 2006 kita kembali diuji oleh berbagai musibah bencana alam yang yang sejak dulu sudah seringkali terjadi. Bencana alam banjir dan longsor yang menjadi rutinitas setiap tahun seakan menjadi agenda tahunan seperti layaknya “ulang tahun”. Salah satu jenis bencana lain yang sebenarnya terjadi di sekitar kita dan menjadi peristiwa yang sangat ironis dalam keberadaan kita sebagai sebuah bangsa adalah kemiskinan dan kelaparan ditengah berseliwerannya berbagai berbagai branded product yang harganya gila-gilaan.

Tentu kita tidak akan pernah lupa dengan kasus busung lapar yang awalnya hanya di NTB. Namun ternyata di sekitar kita –termasuk di Makassar- juga terdapat banyak kasus busung lapar yang terjadi di daerah-daerah slum area. Terakhir masih segar di ingatan kita kasus meninggalnya 50 orang di Kabupaten Yahukimo di Tanah Papua karena kekurangan pangan. Meskipun pemerintah -Menkokesra Aburizal Bakrie- membantahnya sebagai kasus wabah kelaparan, namun dianggap hanya sebagai gejala awal.

Menurut hemat penulis, bukan pada persoalan masih gejala atau sudah mewabah. Yang jelas terdapat warga negara di bangsa tercinta ini meninggal karena tidak bisa makan apapun. Sebagai sebuah negara yang baru saja meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan komitmen pencapaian Millenium Development Goals sudah seharusnya persoalan ini segera diakhiri.

Di sisi lain terjadi hal yang sangat ironis yaitu korupsi restitusi pajak yang merugikan negara Rp. 150 milyar yang telah berlangsung selama 10 tahun (Kompas 12/1/06). Korupsi yang melibatkan para birokrat di kantor perpajakan dan bea cukai yang nota bene sebagai salah satu sumber utama keuangan negara dalam membiayai pembangunan nasional, merupakan bukti akutnya kebobrokan sistem birokrasi di negara ini.

Birokrasi yang efektif

Dalam kondisi masyarakat yang kompleks karena perkembangan nilai budaya yang terus berubah sebagai dampak dari akselerasi rekayasa teknologi komunikasi dan informasi menuntut institusi-institusi publik khususnya institusi pemerintahan harus beradaptasi dengan situasi seperti ini. Semakin kompleks sebuah masyarakat maka semakin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat tersebut. Tingkat kebutuhan masyarakat yang kompleks seperti sekarang menuntut tingkat pelayanan publik pada institusi pemerintahan dalam hal ini birokrasi yang lebih aksesable.

Model birokrasi tradisional dan kolonial yang paternalistik pada masa sekarang akan mengalami resistensi di masyarakat. Karena adanya tuntutan kualitas kehidupan politik yang menghendaki adanya desentralisasi dan partisipasi arus bawah yang lebih luas.

Birokrasi merupakan alat pemerintah yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa kecuali. Maka tugas utama birokrasi adalah merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam pencapaian kepentingan masyarakat bukan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Namun secara realita yang kita lihat belum terealisasi secara maksimal. Bahkan seringkali birokrasi dijadikan sebuah kekuatan politik tertentu yang memposisikan diri sebagai tuan atau bos yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengontrol rakyat.

Jadi tidaklah heran jika dari hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) telah memberi gelar Indonesia sebagai negara yang red tape atau negara yang memiliki birokrasi yang paling buruk setelah India di negara Asia. Demikian halnya dengan hasil survey World Economic Forum (WEF) yang menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki daya saing rendah. Dimana pada tahun 2004 pada posisi 69 dan pada tahun 2005 di posisi 74. Dibandingkan Malaysia yang memiliki perbaikan posisi dari urutan 31 pada tahun 2004 menjadi urutan 24 di tahun 2005. Terdapat tiga indikator dalam menilai tingkat daya saing yaitu indeks teknologi, indeks institusi publik, dan indeks lingkungan makro ekonomi. Yang membuat urutan Indonesia menurun pada tahun 2005 adalah karena rendahnya nilai indeks institusi publik.

Sistem birokrasi sebaiknya dapat mengimbangi perkembangan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan kebutuhan publik yang menjadi tanggungjawabnya. Hal mendasar yang harus dibenahi untuk mengimbangi perkembangan masyarakat adalah penekanan aparat birokrasi untuk dapat mengatasi sistem birokrasi yang rigid atau kaku.

Untuk itu maka dibutuhkan birokrasi yang efektif. Oleh Peter F Drucker sang “empu manajemen” menyatakan bahwa penekanan efektif pada organisasi dalam kerja intelektual dengan muatan pengetahuan seperti birokrasi yang diperlukan adalah efektivitas. Sedangkan dalam organisasi dalam kerja yang manual maka yang diperlukan adalah efisien. (Nugroho,2003).

Untuk menyelamatkan bangsa ini dari kelaparan dan kemiskinan serta kebodohan maka para pemimpin atau kepalaa daerah harus mampu menerapkan birokrasi yang efektif. Efektivitas berkenaan dengan sejauh mana kegiatan adminsitrasi memberikan hasil yang optimal dengan usaha yang minimal. Birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang berorientasi pada tujuan yaitu untuk melayani masyarakat.

Indikator Kemiskinan

Konsep kemiskinan memiliki interpretasi yang berbeda tergantung perspektif apa yang kita gunakan untuk melihatnya. Berbagai indikator yang ada kadangkala menimbulkan kesesatan berpikir dalam membuat sebuah kebijakan untuk merekayasa angka kemiskinan tersebut. Apa lagi jika terdapat kepentingan politik dalam kebijakan yang akan diambil maka angka kemiskinan di suatu daerah dapat di format sedemikian rupa.

Sebagai contoh jika kita melihat pada perspektif keberhasilan pembangunan di suatu daerah sebagai hasil kepemimpinan seorang kepala daerah. Maka angka kemiskinan di daerah tersebut akan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Namun jika terdapat bantuan pemberdayaan masyarakat miskin dari funding luar negeri atau dari pemerintah pusat, maka angka-angka kemiskinan di suatu daerah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Salah satu ukuran kemiskinan yang biasa digunakan adalah yang menurut UNDP, diperkenalkan dalam laporannya Human Development Report 1997 dengan konsep Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index-HPI). Indikator kemiskinan manusia diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (three key deprivations), yaitu daya hidup (diukur dengan tingkat harapan hidup), pendidikan dasar (diukur dengan tingkat melek huruf dengan fokus pada kesempatan bersekolah bagi kaum perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur dengan tingkat akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah dengan angka anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan normal). (Todaro,2000). Penulis menggunakan indikator kemiskinan HPI ini karena dapat menjadi standar bagi kita untuk melihat deksripsi tingkat pelayanan birokrasi pada hak dasar setiap warga negara yaitu sektor kesehatan dan pendidikan dasar.

Angka HPI Indonesia pada tahun 2005 berada pada rangking 41 diantara beberapa negara di Asia Tenggara. Sedangkan Thailand di rangking 28 dan Filipina rangking 35, serta posisi 16 bagi Malaysia (UNDP, 2005). Data ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam melakukan kegiatan birokrasinya untuk melayani masyarakat dalam sektor kesehatan dan pendidikan dasar belum memenuhi standar maksimal dibandingkan tiga negara tetangga kita.

Reformasi Birokrasi

Untuk itu menjadi agenda mendesak bagi pemerintah baik tingkat nasional mauapun di daerah untuk melakukan reformasi birokrasi untuk lebih berfokus pada pelayanan masyarakat. Dengan harapan supaya kemiskinan dan kelaparan dapat segera diakhiri dalam catatan hitam bangsa ini kelak.

Terdapat empat agenda pokok untuk melakukan reformasi birokrasi yaitu :pertama, birokrasi harus netral atau steril dari pengaruh penguasa atau politisi. Untuk itu maka institusi birokrasi harus terbebas dari pemihakan pada kelompok politik tertentu serta tidak sama sekali menggunakan fasilitas dan infrastrukstur birokrasi untuk kepentingan partai. Disamping itu birokrasi harus terbebas dari campur tangan partai politik yaitu menjadi bagian dari struktur partai politik. Meskipun para pejabat publik dipilih secara langsung melalui jalur partai politik sesuai UU No. 32 Tahun 2004 namun bukan berati bahwa mereka serta merta bahwa kekuasaan daerah tersebut milik partai politik pemenang pilkada. Karena disaat mereka terpilih maka pada saat itu mereka menjadi pejabat publik atau orang yang menjabat pemimpin di daerah yang akan menyelenggarakan tugasnya sebagai abdi masyarakat bukan abdi partai politiknya. Kedua, membangun partisipasi masyarakat dengan memberi kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta pengawasan dalam proses implementasinya Untuk mendukung hal tersebut maka birokrasi harus mengakomodasinya dengan menciptakan sistem yang kondusif dengan melibatkan setiap stakeholder. Sehingga pembangunan daerah dapat lebih sinergis berjalan efektif. Ketiga, menciptakan sistem birokrasi yang transparan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat harus tahu dan paham berapa besar jumlah uang pajak yang selama ini mereka bayar untuk dikembalikan ke masyarakat melalui pembiayaan pembangunan daerah setiap tahun. Supaya anggaran tersebut tidak untuk dibagi-bagi oleh pihak eksekutif dan legislatif seperti yang terjadi di hampir setiap pelosok daerah di Indonesia. Terakhir yang keempat adalah memperbaiki sistem evaluasi pegawai. Sistem evaluasi yang selama ini dilakukan sifatnya sangat abstrak dan subyektif. Hal ini berimplikasi pada kinerja pegawai yang tidak maksimal atau tidak progresif. Maka perlu dibuat sistem evaluasi yang menggunakan standar kinerja dengan target out put yang jelas. Sehingga jika pegawai dan instansi dapat mencapai standar dan target yang ditetapkan, mereka diberikan reward atau incentive yang signifikan dan sebaliknya bila tidak maka diberikan sanksi.

Keempat agenda reformasi birokrasi ini mungkin bukan hal yang baru bagi beberapa para pejabat publik. Namun menjadi hal yang sulit untuk mengimplementasikannya. Apa lagi bagi mereka yang merasa terganggu kemapanan kekuasaan dan ekonominya dari dampak realisasi agenda reformais birokrasi ini. Untuk itu kita bersama-sama mulai dari sekarang dengan aktif mendorong merealisasikannya minimal salah satu agenda saja dulu kemudian secara berturut-turut menyusul ketiga agenda lainnya. Karena jika tidak kita mulai dari sekarang maka secara tidak sadar kita memulai dari sekarang berhitung mundur saatnya bangsa Indonesia hilang dari peradaban di bumi ini.

My Famili

2007-04-15T18:52:00.000-07:00

REVOLUSI SELANGKANGAN

2007-04-13T04:02:00.000-07:00

A.Ahmad Yani

Wahai para pelacur Jakarta, bersatulah !

Kibarkan kutangmu.

Dan nyatakan perlawanan

Pada penindasan

(Rendra)

Disiang bolong pada hari selasa tanggal 19 Maret 2002 di tepi Kali Balong di Kelurahan Buntaran, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, terdengar deru buldozer diiringi oleh derap langkah kaki yang gagah dari sekitar dua puluhan aparat polisi dan Dinas Polisi Pamong Praja yang bersenjata pentungan menyerbu kawasan kumuh yang di tuduh sebagai penyebab banjir. Karena keberadaan mereka dianggap mengakibatkan pendangkalan di Kali Balong.

Serentak kemudian tujuh perempuan ibu-ibu rumah tangga sambil membuka bajunya maju menghadang buldozer yang siap meluluhlantakkan petak-petak bangunan papan kayu rumah, dan mengancam jika buldozer tetap menggusur rumah gubuk yang telah mereka diami selama 12 tahun, dan mereka pun semi telanjang. Diiringi teriakan histeris dan tangisan, diantara ketujuh tokoh “revolusi selangkangan” tersebut ada yang nekat mebuka rok dan bahkan sudah ada yang membuka kutangnya, sambil berteriak : “ Kami sudah tak memiliki apa-apa lagi, kami tak tahu harus makan apa lagi besok”. “Tinggal rasa malu yang kami miliki !”. Sebagian orang yang berkumpul sekitar tempat kejadian menertawai adegan yang tidak lucu itu dan beberapa aparat bengong entah mereka terharu ataukah mereka terangsang. Yang jelas eksekusi hari itu di batalkan (Kompas, 25 Maret 2002).

Angin reformasi yang terhembus beberapa tahun yang lalu ternyata membawa “badai kenistaan”. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ,menjadi idiom yang tiap saat kita dengar dari mulut elit politik yang sok reformis-untuk dapat simpati- sudah membuat telinga kita “bernanah”, dan hasilnya kita mendapat lagi penghargaan yang ememalukan dari hasil survei lembaga Political Economic Risk Consultacy (PERC) Ltd yang berbasis di Hongkong, yaitu sebagai negara yang paling tidak nyaman untuk bisnis dan paling di hindari oleh para investor !, karena biaya investasi yang sangat mahal akibat “dark cost” yang harus di keluarkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan tidak adanya kemampuan pengadilan melindungi HMI (hak milik intelektual). Semuanya ini menjadikan kita sebgai bangsa yang semakin terperosok ke jurang keterbelakangan di tengah upaya untuk menghadapi gelombang globalisasi yang menuntut nilai kualitas yang kompetitif. Hal ini di tambah lagi dengan nasib kita sebagai bangsa yang tergadai oleh IMF dan World Bank senilai $ 140 ribu milyar atau senilai Rp. 104 trilyun selama 40 tahun. Dengan keterpurukan yang akut ini apa lagi yang kita banggakan sebagai bangsa Indonesia.

Sementara, rakyat kecil yang hidup di daerah pinggiran kota yang untuk hidup saja mereka harus korbankan segalanya termasuk harga dirinya ataupun mungkin nyawanya sendiri. Tidak bisa berbuat apa-apa ketika kekuasaan atas nama pembangunan, penataan lingkungan, atau ketentraman masyarakat datang untuk membongkar pondok reyot mereka. Rumah yang hanya berlantai tanah dengan rata-rata luasnya 5 x 4 meter itu di bangun dengan susah payah dari kardus, seng bekas, tripleks bekas, papan bekas, yang semuanya merupakan sisa pembangunan gedung megah dan berdindingkan spanduk-spanduk bekas yang bertuliskan janji-janji kemewahan. Kesemuanya menyatu menjadi harmoni pengantar tidur mereka setelah seharian mempertaruhkan hidup untuk mencari makan sambil berharap besok akan bisa mendapat uang untuk mkanan sekeluarga.

Aksi spontan yang ibu-ibu rumah tangga Kelurahan Buntaran, Tandes Surabaya lakukan dengan memperlihatkan alat-lat seksualitasnya merupakan tindakan sadar yang menurut Herbert Marcuse – salah satu tokoh Mazhab Frankurt- sebagai tindakan masyarakat tertekan. Aksi ini telah beberapa kali terjadi dengan modus yang sama. Tindakan tersebut adalah aksi simbolis transendental yang menyatakan bahwa : “ ingatlah dirimu yang dulu bukan apa-apa, karena hidupmu sangatlah tergantung pada air susu yang kau isap dari buah dada ibumu. Dan saya adalah kaum yang sama dengan ibumu. Jika kamu bunuh saya, kamu siksa saya, atau kamu cemooh saya, maka akan sama jika kamu bunuh, siksa, cemooh anak perempuanmu, saudara perempuanmu, isterimu, dan ibumu !”.

Itulah inti dari “revolusi selangkangan” sebuah upaya untuk mencerahkan kesadaran inti manusia akan kodratnya dan asal muasalnya. Sebagai manusia yang bukan apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Sebagai makhluk yang ada karena proses antar dua selangkangan atau karena zat yang keluar dari antara selangkangan. Selangkangan sebagai simbol kesucian dan kehormatan yang menjadi sumber eksistensi manusia, hal ini menyatakan kesetaraan sesama makhluk sebagai hasil dari produk antar selangkangan. Selangkangan menunjukkan nilai kepolosan dan kejujuran yang selama ini telah pudar di antara deru nafsu keserakahan manusia di abad millineum ini. Gerakan “ Revolusi Selangkangan” berdasar pada eksplorasi materi yang memiliki makna transendental, yang sebenarnya berada pada dua ruang. Yaitu realityspace sebagai obyek yang sekarang ini dengan mudah kita nikmati dan setiap saat tersuguh dengan gratis dan mudah untuk dicerna. Kondisi ini di dukung oleh eksplorasi ide seksualitas para perancang mode yang kemudian di sosialisasikan oleh instrumen informasi – televisi, internet, majalah- yang kemudian di komsumsi mentah-mentah oleh para budak-budak kapitalis. Kedua, selangkangan adalah materi di hyperspace yang menjadi ide dalam inti kesadaran setiap manusia, selama kita masih berupaya untuk menjaga dan memelihara “kesakralannya”. Kesakralan disini bukan berarti harus ditabukan tetapi sebagai suatu konsep kesucian. Untuk itu, meminjam kata Ayu Utami –novelis muda - bahwa kesemuanya berawal dari selangkangan, maka kita tidak berhak atas nama apapun – termasuk atas nama Tuhan pun- , kita boleh melakukan penindasan antara sesama manusia.

Jika para orang-orang yang telah dengan terpaksa kita percayakan nasib negara ini di tangannya tidak punya rasa malu lagi, untuk memeras uang negara atas nama kesejahteraan rakyat atau tidak punya rasa malu menyalahkan orang kecil sebagai sumber masalah ketentraman (padahal mereka hanyalah korban dari apa yang selama ini di agungkan yaitu : pembangunan). Maka mari bersama-sama kita telanjang dengan khusuk dan penuh hikmat !!!.

*(Alumni FISIP UNHAS)

[*] [*] Essai yang di muat di Surat Kabar Kampus IDENTITAS, Universitas Hasanuddin.

Pada bulan Maret 2001.